Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Rupiah
Pelemahan Rupiah Sangat Mengkhawatirkan
2018-09-05 06:38:29

Ilustrasi. Hasil scanning detak jantung Rupiah.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang mendekati angka Rp15.000, sudah sangat memprihatinkan. Hal ini berdampak pada impor Indonesia. Pasalnya banyak komoditas pangan didatangkan dari luar negeri, mulai dari kedelai, jagung, gula, hingga susu.

"Jadi kalau pemerintah mengatakan kondisi ini tidak perlu dikhawatirkan, kami menilai sudah sangat memprihatinkan," ujarnya di sela-sela Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9).

Dalam Rapat Paripurna yang beragendakan penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RAPBN 2019, Bambang lebih lanjut mengakui, pelemahan nilai mata uang terhadap dolar AS juga terjadi di negara-negara lain, tapi di Indonesia yang terparah.

Pada tahun 2012, kurs dolar Rp9.500, tetapi pada tahun 2018 kurs dolar mencapai Rp14.852. Sementara untuk dong Vietnam, kurs mata uang terhadap dolar AS pada tahun 2012 sebesar 20.835, tahun 2018 ini menjadi 23.306 per dolar AS. Sementara baht Thailand dari 31 menjadi 32 per dolar AS, dan riel Kamboja dari 4.067, menjadi 4.088 per dolar AS.

"Memang terjadi penurunan, tetapi tidak sedrastis yang terjadi di Indonesia. Sudah sangat rawan dan membahayakan, karena hampir hampir semua komoditas kita menggunakan kurs dolar," tegas politisi Partai Gerindra itu.

Karena itu, kata Bambang, sehingga tidak bisa dibiarkan. Ia meminta Menteri Keuangan menyampaikan kepada Presiden, bahwa kondisi ini sudah memprihatinkan dan sudah memberatkan kehidupan masyarakat.

"Tolong disampaikan kepada kementerian terkait agar impor pangan hendaknya dikurangi, bukan malah ditambah. Impor beras tahun lalu sebesar 260 ribu ton. Sekarang impor beras diberi kuota 1,8 juta ton," katanya lagi.

Akhirnya politisi dapil Jatim ini mengharapkan Kementerian Keuangan membuka data-datanya, apakah benar data-data yang diungkapkan tersebut benar adanya. "Harapan kami, semoga hal itu dapat memperbaiki kinerja keuangan kita," pungkasnya.(mp/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Rupiah
 
• Efektivitas Peluncuran Uang Kertas Pecahan Rp 75 Ribu Edisi Khusus Dipertanyakan
 
• Rupiah Terus Anjlok, Defisit Anggaran Melebar dan Kasus Corona Bertambah
 
• Tekapar 127 Poin, Rupiah Menjadi Mata Uang Paling Lemah di Asia
 
• Kritik dan Tertawai Cetak Uang Braille, TKN Jokowi - Ma'ruf Sangat Below Standar Pengetahuan
 
• IPI: Ada 2 Faktor Penyebab Melemahnya Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]