Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
UKM
Pelaku UKM Sulit Akses Modal
Tuesday 27 Oct 2015 14:27:27

Anggota Komisi VI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB).(Foto: iwanarmanias/parle/iw)
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI mengunjungi pelaku usaha Batik Allussan di Jodog Sumberadi Mlati, Sleman, Yogyakarta, Jum'at (23/10) lalu. Pada kunjungan ini Komisi VI menjumpai masih banyak pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang kesulitan mengakses modal.

Salah satu untuk mengatasinya, Komisi VI telah menyetujui pemberian penyertaan modal ke Permodalan Nasional Madani (PNM) agar mudah diakses pelaku UKM.

Anggota Komisi VI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB), menjelaskan pelaku UKM yang baru tumbuh ternyata masih sulit mengakses perbankan. Padahal pelaku UKM sangat membutuhkan modal untuk berkembang.

"Makanya dalam APBN Perubahan 2015 kami tambahkan penyertaan modal ke PNM selaku BUMN sebesar Rp 1 Triliyun," ujar Eem panggilan akrabnya.

Ia berharap UKM yang belum bisa disentuh perbankan dapat dijembatani dari PNM.

Selain itu, dalam evaluasi dan pantauan di lapangan Komisi VI juga mempertanyakan bunga pinjaman yang dinilai terlalu tinggi. Jika nanti PNM bisa menurunkan bunga pinjaman, pihaknya akan berusaha menambah modal lagi.

Sementara Direktur Bisnis Mikro I PNM, Carolina Dina Rusdiana, menjelaskan tingginya bunga ini karena ada pelatihan bagi pelaku UKM. Dengan pelatihan ini agar pelaku UKM lebih mandiri, kreatif dan berkembang.

"Pelatihan itu kami selenggarakan dengan gratis. Hal ini yang membedakan kami dengan perbankan. Selain diberikan pinjaman modal, pelaku usaha juga diberikan pelatihan," jelasnya.(iw/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait UKM
 
• Zulhas Terbitkan Permendag 31/2023, RR: Pedagang Pribumi Dirugikan!
 
• Kemenkop-UKM Jalin Kemitraan dengan Masjid Istiqlal untuk Pemberdayaan UMKM
 
• Berikan Kemudahan Standardisasi Produk UMKM
 
• Kerjasama Intensif ICSB dan Al Azhar, Kembangkan Riset Muslimpreneurship
 
• Legislator Nilai Pemerintah Tidak Serius Bina Koperasi dan UKM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]