Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Aceh
Pegiat LSM: Fatwa-Fatwa Sesat MPU Aceh Menyesatkan
Tuesday 28 May 2013 15:59:39

Pegiat LSM AI, Amri Usman.(Foto: BeritaHUKUM.com/sul)
ACEH, Berita HUKUM - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, berdasarkan amatan Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Indonesia (LSM AI) acapkali mengeluarkan fatwa-fatwa yang cenderung menyesatkan publik.

"Akhir-akhir ini, intoleransi dalam beragama di Aceh sangat meningkat yang disebabkan dari fatwa MPU. Mereka itu latah, setiap mendapat informasi tanpa melalui chek n richek tiba-tiba dengan mudah mengeluarkan fatwa sesatnya," ujar pegiat LSM AI, Amri Usman, Selasa (28/5).

Sebagaimana yang diketahui dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat puluhan kasus intoleransi terhadap beragama di Aceh terutama Kabupaten Aceh Utara hingga berujung kepada aksi pembakaran, pembunuhan serta pengusiran. Diantaranya seperti pembakaran terhadap Dayah Baitul Mu'arrif di Kecamatan Meurah Meulia, Balai Pengajian Mubtadi'ul Ulum, Syamtalira Bayu, Tgk Aiyub di Bireuen dibunuh dan dibakar karena dituduh sesat dan beberapa tempat lainya di Aceh.

"Ini akibat fatwa MPU, tak sedikit tempat pengajian itu dihentikan aktifitasnya, diusir, bahkan sampai terjadi aksi pembakaran terhadap dayah itu," ungkapnya. Padahal, katanya, MPU sebagai wadah pemersatu bagi ulama dan tidak sepantasnya pihaknya melakukan tindakan latah itu. Sebab akibat ke-latahannya itu telah banyak berjatuhan korban.

Selain itu juga, pihaknya telah mengkebiri hak-hak kebebasan masyarakat sebagai warga negara Indonesia untuk melaksanakan ajaran agama Islamnya secara utuh tanpa ada pengekangan serta ada kepentingan politik.

"Ada sebagian temuan kita di lapangan hanya karena dayah itu tidak mau menerima bantuan dari pemerintah, lalu dinyatakan sesat oleh MPU," paparnya.

Pun demikian, lembaga ini meminta kepada MPU sebagai wadah pemersatu ulama agar lebih cermat dan teliti dalam setiap mengambil keputusanya. Sehingga dengan harapan masyarakat akan lebih nyaman dalam menjalankan ibadahnya tanpa harus dihantui dengan fatwa-fatwa yang sangat merugikan masyarakat.

"Ini juga demi terlaksananya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh secara kaffah," tutupnya.(bhc/sul)


 
Berita Terkait Aceh
 
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
 
• Dapil 1 di Aceh Besar Banda Aceh Tgk. Mustafa Pecah Telor Hantar Wakil PDI-Perjuangan
 
• Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar
 
• Eks Jubir GAM Yakin Aceh Aman Jelang HUT GAM dan Pemilu 2019
 
• Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]