Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Hambalang
Paul Nelwan Dicekal KPK ke Luar Negeri
Monday 17 Dec 2012 22:47:21

Gedung KPK (Foto: BeritaHUKUM.com/coy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, di Hambalang, Jawa Barat.

Saksi yang dicegah itu yakni Saul Paulus David Nelwan atau dikenal dengan nama Paul Nelwan.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP dalam pesan singkatnya mengatakan, "Saul Paulus Nelwan dicegah sejak 17 Desember 2012 terkait kasus Hambalang," katanya, di Jakarta, Senin (17/12).

Diketahui, Paul Nelwan telah beberapa kali diperiksa KPK terkait kasus senilai Rp 2,5 triliun itu.

Paul juga kerap disebut-sebut sebagai orang dekat mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram dan diduga sebagai penghubung sejumlah perusahaan subkontraktor proyek ini dengan PT Adhi Karya.

KPK pun pernah melakukan penggeledahan di rumah Paul di Jalan Wahyu Blok G Nomor 28, Gandaria, Jakarta Selatan.

Dalam penggeledahan itu, KPK mendapatkan sejumlah dokumen terkait kasus dengan Hambalang ini. Paul diketahui memiliki perusahaan bernama PT Assa Nusa Indonesia.

Terkait kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dari Kemenpora yakni Deddy Kusdinar dan Andi Mallarangeng yang baru saja mundur sebagai menteri. Selain dua orang tersangka yang otomatis dicegah ke luar negeri itu, KPK juga mencegah saksi ke luar negeri antara lain Muhammad Arief Taufiqurahman, pejabat Adhi Karya dan juga Andi Zulkarnan (Choel) Mallarangeng.(tbn/bhc/opn)


 
Berita Terkait Kasus Hambalang
 
Setelah Kopi Darat Bertiga, Mahfud MD Berjanji Melakukan Advokasi untuk Yulianis
 
Anas Urbaningrum: Saya Ingin Diadili Bukan Dihakimi, Apalagi Dijaksai
 
Dituntut 15 Tahun dan Denda 500 Juta, Anas Merasa Tidak Adil
 
KPK Tahan Tersangka Mahfud Suroso Terkait Kasus Hambalang
 
Bendum PDIP Olly Dondokambey Diperiksa KPK Lagi Soal Hambalang
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]