Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Alutsista
Pasca-Kejadian KRI Nanggala-402, Alutsista Perlu Dievaluasi
2021-04-23 05:59:24

KRI Nanggala-402.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai perlu evaluasi bersama terkait alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia pascakejadian KRI Nanggala-402 yang hilang kontak di perairan Bali bagian Utara pada Rabu (21/4/2021) lalu.

"Terkait dengan tenggelamnya KRI Nanggala-402, bukan bermaksud mendahului penyelidikan mengenai belum ditemukannya kapal selam tersebut, namun Komisi I DPR, sangat konsen terhadap pembaharuan, peremajaan alutsista pertahanan Indonesia," kata Sukamta dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Kamis (22/4).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai peremajaan alutsista pertahanan Indonesia itu, selain untuk bertujuan menjaga kedaulatan Indonesia, tujuan lainnya adalah agar tidak lagi terjadi kecelakaan-kecelakaan ketika dioperasikan bisa menimbulkan korban jiwa.

Menurut Sukamta, terlalu mahal harga nyawa anggota TNI apalagi negara berkewajiban melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. "Jangan mereka menjadi korban akibat kelalaian peremajaan alutsista kita, justru di saat latihan," ujarnya.

Sukamta mengatakan pernyataannya tersebut cukup beralasan karena secara resmi Kapal KRI Nanggala-402 menjadi bagian dari alutsista pertahanan Indonesia sejak tahun 1981. Selain itu, Sukamta mengajak masyarakat berdoa untuk keselamatan awak KRI Nanggala-402 yang dikabarkan tenggelam di perairan Bali.

Legislator dapil Daerah Istimewa Yogyakarta itu mengajak berbagai pihak untuk bersabar menunggu berita resmi dari TNI agar tidak terjadi spekulasi terkait kejadian tersebut. "Sebaiknya kita tunggu kabar resmi dari TNI, kasihan para keluarga dari anggota TNI yang berada di kapal tersebut, sebaiknya dihindari spekulasi," ujarnya.

Sebelumnya, kapal selam KRI Nanggala-402 dikabarkan hilang kontak di Perairan Bali bagian utara, pada Rabu (21/4/2021). Saat ini sudah ada 5 KRI dan satu helikopter yang melakukan operasi pencarian dengan kekuatan yang lebih dari 400 orang. TNI menerima bantuan kapal penyelamat dari negara Singapura dan Malaysia dalam proses pencarian kapal selam KRI Nanggala-402.

Sementara, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi menilai pemerintah dan TNI perlu pengerahan seluruh kemampuan deteksi bawah air untuk menemukan kapal selam KRI Nanggala-402 yang hilang kontak di Perairan Bali bagian Utara pada Rabu (21/4/2021). Infonya, saat ini sudah ada 5 KRI dan satu helikopter yang melakukan operasi pencarian dengan kekuatan yang lebih dari 400 orang.

"Pengerahan seluruh kemampuan deteksi bawah air, harus dilakukan pemerintah dan TNI pada saat kritis ini," kata Bobby dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Kamis (22/4).

Bobby menilai saat ini perlu koordinasi untuk fokus pencarian dengan menggunakan sumber daya dalam negeri dan juga bantuan dari Australia, Singapura dan Malaysia yang direncanakan akan tiba pada Sabtu (24/4/2021) mendatang.

Menurut politisi Partai Golkar itu, TNI AL perlu memiliki alat utama sistem senjata (alutsista) kapal penyelamat bawah laut atau submarine rescue vessel dan ocean going ship yang diperuntukkan untuk antisipasi kejadian seperti yang dialami KRI Nanggala-402. "Karena Indonesia sudah punya 5 kapal selam meskipun yang aktif hanya separuh," ujarnya.

Legislator dapil Sumatera Selatan II itu juga meminta prosedur tetap (protap) pemeliharaan dan perawatan alutsista yang sudah berusia lebih dari 25 tahun perlu diaudit kembali kelayakan operasinya, seperti pesawat Hercules dan beberapa heli yang dimiliki Indonesia.(sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Alutsista
 
Komisi I Terima Penjelasan TNI Soal Insiden Tenggelamnya KRI Nanggala-402
 
KRI Nanggala-402 Dinyatakan Tenggelam: 53 Prajurit Awak Kapal Selam TNI AL Itu Telah Gugur
 
Pasca-Kejadian KRI Nanggala-402, Alutsista Perlu Dievaluasi
 
Komisi I DPR Minta Perawatan Alutsista Milik TNI Menjadi Perhatian Serius Kemenhan
 
Legislator Nilai Ranking Alutsista Indonesia Menurun
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Anggota Majelis Tinggi Demokrat: Wamendes Jadi Buzzerp, Penyebar Fitnah Karena Prestasinya Buruk
Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat
Benny Rhamdani Protes Keras Soal Perlakuan Oknum Imigrasi Malaysia: Sita Barang Milik PMI Tapi Tak Dikembalikan
Penertiban Aset: Upaya Bersama Antara KPK, Pemerintah Daerah, juga Jurnalis
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam
Vaksinasi Tuntas' Hasil Inisiasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Diapresiasi Gubernur DKI Anies Baswedan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam
Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa
PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO
Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman
Wakil Ketua MPR Tagih Janji Semua Bansos PPKM Darurat
Pemerintah Harus Ambil Langkah Darurat Selamatkan Rakyat dan Sistem Kesehatan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]