JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun 2015 pasar nasional kian terbuka dengan pemberlakuan AFTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Produk-produk impor akan membanjiri pasar lokal. Dan pasar tradisional tak boleh kalah dalam merebut persaingan.
Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), menyatakan, perlu ada pembinaan menyeluruh kepada para pedagang pasar tradisonal sekaligus meningkatkan pengelolaan pasarnya. Dengan begitu, keberadaan pasar tradisional tetap eksis di tengah persaingan global. Selama ini, pengelolaan pasar dan pembinaan para pedagangnya masih belum optimal dilakukan.
“Kalau tidak segera kita bina ekonomi kerakyatan ini, mereka akan semakin jauh dan kalah bersaing. Ini juga yang menjadi titik berat kita dalam meningkatkan kemampuan rakyat. Bukan rahasia umum lagi, jika kita tidak siap maka kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri,” katanya usai menerima pengurus Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) di DPR, Rabu (5/11).
Konsep bagaimana membangun pasar tradisional yang baik harus terus dilakukan agar tak tersingkir oleh tumbuhnya pasar-pasar modern. “Pemerintah harus memberi perlindungan bagi pasar tradisional dari menjamurnya pasar modern. Pasar modern biasanya lebih agresif merebut konsumen,” ungkap Hifisz.
Program Pemerintahan Jokowi yang ingin membangun 5.000 pasar tradisional mestinya ditujukan untuk merevitalisasi pasar-pasar yang rusak dan kumuh, agar tetap nyaman dan aman didatangi para konsumen. Menurut Hafisz, program pembangunan 5.000 pasar ini masih belum jelas betul, ke mana arahnya. Untuk itu, pihaknya kelak akan bertanya kepada menteri terkait dalam raker dengan Komisi VI nanti.(mh/dpr/bhc/sya) |
