Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Islam
Partai Islam Diminta Tak Ulangi Kesalahan Pemilu 2009
Sunday 20 Apr 2014 12:13:53

Prof. Dr. KH. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin (Din Syamsuddin) Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI).(Foto: BH/riz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Lonjakan suara partai berbasis Islam di Pileg 2014 lalu harus jadi momentum untuk lahirnya koalisi. Persatuan di antara partai Islam bisa menjadi kunci kemenangan lanjutan pada Pilpres 2014.

"Harus partai Islam kompak bersatu. Jangan partai A mau ke sana, partai B mau ke sini, partai C mau ke situ," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta, Sabtu (19/4).

Din mengatakan, ormas Islam sudah berupaya menginisasi lahirnya koalisi antarpartai Islam. Antara lain, dimulai lewat pertemuan antartokoh partai dan ormas Islam di Cikini, Kamis (16/4) malam lalu.

Bahkan, pertemuan lanjutan akan segera dilakukan pekan depan. Ia pun meminta partai Islam untuk tidak mengulangi kesalahan pada Pemilu 2009.

Saat itu banyak umat Islam kecewa karena partai Islam tidak bisa berbuat apa-apa dalam menentukan peta besar politik masa depan. Karena partai Islam yang mendapat dukungan besar justru berkoalisi dengan partai lain yang tidak memberi ruang besar untuk memperjuangkan aspirasi umat di pemerintahan.

Saat ini, kata dia, partai Islam belum menunjukan kekompakan. Para pemimpinnya tidak terlihat memiliki visi yang sama satu dengan yang lain.

Din berharap partai Islam bisa mengimplementasikan kepercayaan umat lewat koalisi. "Yang perlu diusahakan koalisi. Belum perlu lebur, tapi suara kebangsaan harus satu," jelasnya.

Dimana, Din Syamsuddin yang mengaku ragu partai politik berbasis massa Islam akan bersatu dan mengusung calon Presiden dan calon wakil Presiden Indonesia sendiri. Dia menilai, partai Islam yang jika ditotal mendapat hasil perolehan quick count sekitar 32 % suara saat ini tidak kompak dan memiliki jalan sendiri-sendiri.

"Saya tidak yakin apakah pemimpin partai Islam punya arah yang jelas yang secara bersama sama mempunyai satu visi misi. Karena partai Islam, atau partai yang berbasis massa Islam, tampil dengan dirinya masing-masing," katanya dalam diskusi bertajuk 'Membaca Arah Politik Islam' di Jakarta, Sabtu (19/4).

Din menilai keberpihakan partai-partai Islam dalam membela masyarakat islam belum sepenuhnya dilakukan. Menurutnya, masih ada beberapa partai Islam yang hingga saat ini justru tidak mementingkan kepentingan kaumnya.

"Keberpihakan mereka dengan Islam belum bersifat substansif. Misalnya ekonomi dalam prespektif Islam itu tidak dilakukan. Jadi kalau ditanya apakah dengan perolehan suara sekarang partai Islam bisa bersatu, tidak hanya orang luar, tapi orang dalam juga susah mencari jawabannya," ujar Din yang juga sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu.

Padahal, Din melihat perolehan suara partai islam dalam pemilu legislatif, jika digabungkan, bisa mencapai lebih dari 30 persen. Hal tersebut setidaknya diketahui berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga.(rol/maw/mf/kmp/ihs/cd/bhc/sya)


 
Berita Terkait Islam
 
• Pemprov Jabar Hentikan Dukungan Pembiayaan 'Etalase Dunia' Masjid Raya Bandung
 
• Sejarah Kuil Rama di Ayodhya Dibangun Setelah Umat Hindu Merobohkan Masjid Berusia 500 Tahun
 
• Forum Umat Islam Bersatu Laporkan Zulkifli Hasan ke Bareskrim Polri
 
• Pembakaran Al Quran di Swedia, Legislator Ingatkan: Ini Bisa Melukai Hati Umat Islam Sedunia
 
• LDII Sebut Muhammadiyah Kakak Tertua
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]