Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Parlemen Modern Mutlak Agar Demokrasi Tegak
2017-11-29 08:36:28

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama Kepala Australia Parliamentary Library Dianne Heriot.(Foto: Dok.Parle/od)
AUSTRALIA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang juga Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR RI menyatakan bahwa tim yang telah dipimpinnya sudah menyusun Blue Print Reformasi DPR RI dan ia ingin membawa tim ini melangkah lebih jauh.

Salah satu tonggak keberhasilan DPR RI adalah ketika pada awal Agustus 2017 Gesellschaft for Internationale Zusammenarbeit (GIZ), lembaga swadaya dari Jerman, menyatakan DPR RI sebagai parlemen paling terbuka di antara negara Asia Tenggara (ASEAN).

"Secara pengakuan internasional sudah ada, blue print juga telah siap. Tim (TIR) ingin melengkapi pemahamannya tentang bagaimana DPR lebih kuat dalam menata knowledge (pengetahuan) bangsa sekaligus merawat sejarah kolektif yang telah dilaluinya," kata Fahri saat melakukan kunjungan ke Parlemen Australia di Canbera, Senin (27/11)

Selama di Australia, delegasi DPR RI akan berkunjung ke Konsul Jenderal RI di Sydney. Kesempatan itu juga akan dimanfaatkan DPR untuk bersilaturrahim dengan staf, komunitas, warga dan mahasiswa Indonesia yang berada di Australia. Setelahnya di Canberra delegasi akan melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Australia Mark Coultondan dan Clerk of The House David Elder untuk mendiskusikan reformasi & modernisasi parlemen.

Untuk mendapat masukan pengelolaan, diseminasi dan penyebarluasan pengetahuan sebagai sistem pendukung parlemen, delegasi DPR akan berdiskusi dengan Kepala Australia Parliamentary Library Dianne Heriot.

Saat pertemuan, Dianne menyampaikan praktek yang dilakukan lembaga yang ia pimpin dalam mengelola dan mendistribusikan pengetahuan berupa hasil riset ilmiah dan riset media kepada seluruh anggota parlemen.

Pertemuan ditutup dengan kunjungan ke National Democracy Library dan pertemuan dengan Wakil Dubes RI untuk Australia Derry Aman dan staf kedutaan. Ikut serta dalam kunjungan Arteria Dahlan (FPDIP), Maman Imanul Haq (FPKB), Dadang Rusdiana (F-Hanura), Kepala Badan Keahlian (BKD) DPR RI serta beberapa pejabat Setjen DPR RI, Staf Khusus dan Tenaga Ahli.(sc/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]