Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Paripurna DPR Tetapkan Calon Kepala BIN dan Panglima TNI
Saturday 04 Jul 2015 00:55:23

Ketua DPR RI dan calon Kepala BIN terpilih Letjen (Purn) TNI Sutiyoso dan calon Panglima TNI terpilih Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7).(Foto: andri/parle/hr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Jalan panjang Komisi I DPR RI untuk memberikan pertimbangan calon Kepala BIN dan persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo, sesuai mekanisme berujung pada pengambilan putusan tingkat II di paripurna. Peserta sidang secara bulat menyampaikan persetujuan terhadap hasil kerja komisi pertahanan tersebut.

Setelah meminta persetujuan peserta rapat paripurna dan mengetukkan palu tanda pengesahan, pimpinan sidang Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah segera mempersilahkan dua pejabat yang baru terpilih untuk maju ke depan.

"Perkenankan kami memperkenalkan calon Kepala BIN terpilih dalam rapat paripurna kali ini yaitu saudara Letjen (Purn) TNI Sutiyoso dan calon Panglima TNI terpilih Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk maju ke depan," kata Fahri disambut tepuk tangan peserta sidang di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7).

Fahri didampingi Ketua DPR Setya Novanto kemudian maju ke depan mimbar pimpinan, mendampingi dua calon terpilih memperkenalkan diri kepada peserta rapat paripurna. "Sambil angkat tangan, ketua," terdengar seruan dari anggota Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Sebelumnya Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menyampaikan seluruh proses pemilihan sudah dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan, melaksanakan rapat dengar pendapat umum untuk mendengar dan mendalami visi dan misi kandidat.

Ia secara khusus juga menyampaikan catatan terkait Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang berdasarkan surat presiden, telah disetujui pemberhentiannya oleh DPR. "Komisi I memberikan apresiasi atas kontribusi dan capaian yang telah diraih. Kami menilai positif atas kinerja Jenderal Moeldoko," tutur dia.

Selanjutnya Pimpinan DPR segera menyurati presiden untuk menyampaikan persetujuan yang telah berhasil ditetapkan dalam rapat paripurna dewan.(iky/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]