Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Paripurna DPR Tetapkan 2 RUU Tambahan dan 2 RUU Pengganti
Thursday 25 Jun 2015 05:34:18

Ilustrasi. Sidang Paripurna DPR RI.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR sepakat menambahkan dua Rancangan Undang-undang (RUU) Tambahan dan dua RUU Pengganti dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas tahun 2015. Hal tersebut disampaikan dalam sidang Paripurna DPR RI, Selasa (23/6).

Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sareh Wiyono dalam laporannya yang dibacakan di sidang paripurna menjelaskan dua RUU tambahan tersebut adalah RUU tentang Kebudayaan dan RUU tentang Bea Materai. RUU Kebudayaan menjadi sangat penting dalam pelestarian kebudayaan bangsa.

Urgensi disusunnya kebudayaan ini tak lain adalah untuk meneguhkan jati diri bangsa, membangun karakter bangsa, memperkuat persatuan bangsa, dan meningkatkan citra bangsa. RUU Kebudayaan juga sangat penting sebagai upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif, sinergis dan strategis terhadap degradasi kebudayaan di Indonesia.

RUU tentang Bea Materai menjadi RUU tambahan mengingat UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai sudah tidak sesuai dengan perkembangan di bidang ekonomi, sosial, teknologi, dan perkembangan peraturan perundang-undangan lainnya. RUU ini juga terkait dengan peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional secara mandiri tahun 2016 untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Sementara RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menggantikan RUU tentang Kedaulatan Pangan. Hal ini mengingat UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan perkarantinaan. RUU ini juga sebagai upaya peningkkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global. Dan yang terpenting RUU Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pencegahan masuknya hama dan penyakit hewan, hama, dan penyakit ikan serta organism pengganggu tumbuhan ke wilayah Indonesia dalam satu sistem yang maju dan tangguh.

Satu RUU pengganti lainnya adalah RUU tentang perubahan atas UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menggantikan RUU tentang perubahan atas UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Urgensi dari RUU pengganti ini diantaranya untuk mengatur kewenangan penyadapan yang tidak menimbulkan pelanggaran HAM, dan penguatan terhadap pengaturan kolektif kolegial.(Ayu/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]