Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
UP2DP
Paripurna DPR Setujui UP2DP
Wednesday 24 Jun 2015 07:38:25

Ilustrasi. Sidang Paripurna DPR RI.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR memutuskan menyetujui Usulan Program Pembangunan Dana Pemilihan (UP2DP) untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.

Persetujuan ini dilakukan setelah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan meminta persetujuan dari para peserta rapat. "Jadi apakah wacana dana aspirasi ini disetujui?" tanya Fahri dan dijawab setuju para anggota dewan di ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (23/6).

Fahri menegaskan, segala bentuk pokok pembahasan detail dapat dibahas di komisi-komisi atau Fraksi terkait, termasuk adanya beberapa pendapat yang menolak usulan dana aspirasi tersebut.

Sementara itu dalam laporannya di hadapan para peserta rapat Paripurna, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sareh Wiryono menyampaikan, terdapat tiga dari tujuh fraksi menyatakan menolak program dana aspirasi. "Adapun tiga fraksi yang menolak ialah PDIP, Nasdem dan Hanura," jelas Sareh.

Ketua Panja UP2DP Totok Daryanto mengatakan, program penyampaian program Dapil harus diintegrasikan didalam program pembangunan nasional dalam APBN. "Pengintegrasian usulan program pembangunan daerah penmilihan dalam program pembangunan nasional memiliki makna bahwa usulan program tersebut harus selaras dan terintegrasi dengan RKP yang merupakan pedoman utama dalam penyusunan APBN,"jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya Program pembangunan daerah pemilihan diharapkan terjadinya keselarasan antara Perencanaan pembangunan nasional dengan perencanan pembangunan daerah karena adanya keterwakilan usulan porgarm daerah ke dalam perencanaan pembangunan nasional. "Waktu pengusulan UP2DP nantinya akan dilakukan selambat-lambatnya bulan Maret setiap tahun sidang, namun untuk program tahun 2016, usulan tersebut akan disampaikan pada awal Juli 2015,"paparnya.(Sugeng/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait UP2DP
 
• Paripurna DPR Setujui UP2DP
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]