Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Hakim
Paripurna DPR Setujui Dua Hakim Agung
2018-07-26 15:47:37

Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna di Gedung DPR RI.(Foto: Kresno/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui dua kandidat hakim menjadi hakim agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengisi kekosongan yang ada. Keduanya adalah Abdul Manaf untuk mengisi kamar peradilan agama dan Pri Pambudi Teguh untuk kamar peradilan perdata.

Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7) menyampaikan, kedua hakim tersebut sudah melewati uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI pada 10 Juli lalu. Dan pada 11 Juli kemudian langsung digelar rapat pleno Komisi III DPR RI untuk meminta pandangan fraksi-fraksi terhadap dua calon usulan Komisi Yudisial ini.

"Berdasarkan pendapat dan pandangan fraksi-fraksi, Komisi III DPR RI memberikan persetujuan terhadap dua calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial," kata Kahar dalam laporannya. Usai pembacaan laporan Komisi III, Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon itu akhirnya sepakat menyetujui kedua calon tersebut menjadi hakim agung.

Abdul Manaf, hakim agung terpilih ini sebelumnya merupakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama. Sementara Pri Pambudi Teguh sebelumnya adalah hakim tinggi pada Peradilan Tinggi Jawa Tengah.(mh/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Hakim
 
• Koalisi Aksi di PTUN Jakarta: Tegakkan Keadilan untuk Anwar Usman, Hentikan Narasi Penjahat Konstitusi!
 
• Isu Operasi Senyap Anwar Usman Tak Main-main, Ketua MA Minta Hakim PTUN Jaga Integritas dan Independens
 
• Anwar Usman Dinyatakan Langgar Etik Berat dan Dicopot dari Ketua MK
 
• DPR RI Setujui Pengukuhan Tiga Hakim Agung
 
• KPK Agendakan Pemeriksaan Komisaris PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]