Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Samarinda
Para Agen Kapal Demo Sabandar Samarinda, KSOP Akui Pelayanan Kurang Prima
2019-02-28 20:32:33

Suasana aksi demo di KSOP Samarinda, Kamis (28/2).(Foto: BH /gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Akibat pelayanan yang kurang prima dan membuat ratusan agen kapal kecewa, akhirnya para agen kapal menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Klas II Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaktim) pada, Kamis (28/2).

Dalam aksi massa dengan membawa spanduk yang menuntut agar menganti KSOP, massa dalam orasi mereka menilai pelayanan yang diberikan oleh petugas Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mengalami penurunan yang mengakibatkan keterlambatan keberangkatan Kapal.

Selain menggelar orasi, massa juga memasang spanduk tepat di pintu masuk kantor pelayanan publik KSOP yang bertuliskan "Kami dari Agen Tuntut Pelayanan Prima, Ganti KSOP".

Kordinator lapangan Muchtar mengatakan, Ia merasa kecewa atas pelayanan yang dilakukan oleh KSOP yang baru sejak menduduki jabatan sebagai KSOP Samarinda.

"Ini bentuk keresahan dan kekecewaan kami, karena pelayanan yang tidak maksimal, kita ngurus berkas perizinan pagi, keluarnya bisa sampai malam," ujar Muchtar, Kamis (28/2).

Kendati mengalami keterlambatan, namun dirinya mengungkapkan tidak ada kerugian material yang diderita oleh pihaknya maupun agent kapal lainnya.

"Kerugian material memang tidak ada, tapi kita kehabisan waktu hanya untuk mengurus berkas perizinan. Kita menuntut pelayanannya saja," tegasnya.

Sementara, menanggapi aksi deno dari para Agen Kapal, Kepala KSOP Klas II Samarinda, Capt Dwi Yanto, mengakui aksi yang dilakukan oleh para agent kapal terkait dengan penurunan pelayanan.

"Masalah pelayanan, memang agak tersendat karena ada beberapa instansi yang dikumpulkan oleh KPK, jadi kita harus berbenah, sekarang antara instansi dengan yang lain harus saling terhubung," terang Dwi Yanto.

"Dulu memang tidak ada masalah, karena tidak dibenahi, tapi tidak apa-apa akan kita benahi ini, tidak masalah jika KPK datang ke KSOP, pasalnya pihaknya telah melakukan pembenahan sistem pelayanan tinggal pertukaran data saja," pungkas KSOP Dwi Yanto.(bh/gaj)


 
Berita Terkait Samarinda
 
• AORDA Kaltim Usulkan Daerah Khusus Istimewa Kutai Raya Menjadi Ibu Kota Negara
 
• Abdullah Bantah Proyek Gudang Arsip yang Diduga Fiktip di Kantor Dikdukcapil Samarinda
 
• Makmur Ajak Masyarakat Beri Pengabdian Terbaik Bagi 'Benua Etam'
 
• Pendapatan Daerah Sektor Pajak Menjanjikan dan Harus Digali dengan Optimal
 
• Puji Setyowati: Masyarakat Samarinda Dihimbau Bijak Gunakan Panggilan Darurat 112
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]