Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi X
Panja RUU Kebudayaan Studi Banding ke Tiga Negara
Sunday 17 Mar 2013 13:28:55

Anggota Panja Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Rombongan Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI, Minggu (17/3), bertolak ke Yunani, India, dan Turki untuk kunjungan kerja dalam rangka pendalaman Rancangan Undang-Undang Kebudayaan dan Perbukuan.

Anggota Panja Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengatakan tidak semua anggota Panja Komisi X DPR RI yang berangkat ke tiga negara itu. Reni yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebutkan dirinya termasuk yang ditugasi Komisi X DPR RI untuk kunjungan kerja tersebut. "Saya ditugaskan oleh komisi," ujarnya.

Baginya, kedua RUU itu sangat penting karena menyangkut harkat dan martabat bangsa. "Saya ke luar negeri untuk memperdalam RUU hanya sekali. Ini yang kedua. Bagi saya, RUU Kebudayaan dan Perbukuan ini penting dan saya harus ikut. RUU ini menyangkut kepentingan, harkat dan martabat bangsa kita," kata Reni yang akan bertolak ke Yunani.

Di samping itu, dari semua komisi yang ada, Komisi X DPR RI termasuk komisi yang paling banyak dalam melahirkan UU. "Komisi X aktif membuat UU. Salah satunya adalah RUU Kebudayaan dan Perbukuan," sebutnya.(dry/ipb/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi X
 
• Komisi X Prihatin Beredarnya Tenun China di Lombok
 
• KOMISI X DPR Sosialisasikan Revisi UU SSKCKR di Yogyakarta
 
• Anggota Dewan: Pemerintah Daerah Perlu Kembangkan Merek Lokal
 
• Pengelolaan Pulau oleh Asing, Bentuk Penggadaian Harga Diri Bangsa
 
• Komisi X DPR: Dibutuhkan Mekanisme Pengawasan DAK
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]