Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
PPATK
Panglima TNI Terima Audiensi Kepala PPATK
2018-03-22 05:26:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono, S.I.P., Kababinkum TNI Mayjen TNI Markoni, S.H., Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah dan Kapusku TNI Kolonel Cku Drs. Imam Baidhowi, M.M.menerima kunjungan kerja Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Baddarudin beserta rombongan, bertempat di Ruang Tamu Panglima TNI Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/3).

Kunjungan kerja tersebut, merupakan bagian dari program kerja PPATK pada awal tahun untuk mengunjungi beberapa institusi pemerintah dan non pemerintah untuk menyampaikan tentang berbagai program PPATK guna tindaklanjut kerja sama dengan semua institusi termasuk TNI untuk mensukseskan program PPATK.

Dalam pertemuan tersebut Kepala PPATK sangat mengapresiasi atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini, baik dalam bentuk kerja sama penyampaian sosialisasi maupun dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian disampaikan juga beberapa informasi yang diperlukan semua pihak untuk menjadi bahan informasi yang akan ditindaklanjuti oleh semua institusi,khususnya kepada TNI. "PPATK sangat berterima kasih sekali karena banyak hal-hal kerja sama tersebut yang sangat menguntungkan kedua belah pihak," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengucapkan terima kasih kepada Kepala PPATK atas kerja sama yang sudah terjalin dalam penyampaian informasi dan koordinasi tentang pemberdayaan sumber daya manusia dari TNI untuk bisa membantu tugas-tugas PPATK.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan akan mendukung program-program pemerintah termasuk PPATK dalam kaitannya clean and clear government dan transparan pada setiap proses yang terkait dengan transaksi anggaran sehingga dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI sudah membuat suatu inovasi-inovasi baru untuk membuat pencatatan dalam pengadaan barang dan jasa secara online untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan. "Inovasi ini akan terus ditingkatkan agar semua dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan," ucapnya.

"Saya mengapresiasi PPATK atas kinerja yang telah berhasil mengungkap berbagai persoalan terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan keuangan," tutur Panglima TNI.(TNI/bh/sya)


 
Berita Terkait PPATK
 
• PPATK Diharapkan Tingkatkan Sinergi dengan Polri Berantas Mafia Judi
 
• PPATK Luncurkan Aplikasi Pelaporan 'goAML', Upaya Pencegahan TPPU dan TPPT
 
• Panglima TNI Terima Audiensi Kepala PPATK
 
• Banyak Analisa PPATK Tak Dilanjuti Apgakum
 
• PPATK Minta KPU & Bawaslu Serahkan Nomor Rekening
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]