JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan pembekalan kepada 92 Kepala Daerah peserta Orientasi Kepemimpinan Penyelenggara Pemerintah Daerah (OKPPD) Angkatan I tahun 2016, dengan tema "Peran Pimpinan Daerah Dalam Mengatasi Ancaman & Membangun Bangsa Menuju Indonesia Raya" di Gedung Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Kemendagri Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (23/4).
Dalam pembekalannya Panglima TNI menyampaikan antara lain bahwa, dalam perjuangan menuju Indonesia Raya peran Otonomi Daerah sangat strategis karena otonomi daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memajukan Indonesia Raya. "Saya yakin para Pemimpin Daerah lah yang harus menjadi motor, penggerak, pemersatu dan kemajuan bangsa," ucapnya.
"Saya sengaja menggunakan Indonesia Raya. Konotasi Indonesia Raya ini bisa Indonesia yang besar, Indonesia emas, Indonesia yang luar biasa, maka pendiri bangsa menyanyikan lagu Indonesia adalah Indonesia Raya supaya kita punya obsesi mewujudkan Indonesia yang raya," kata Panglima TNI.
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa yang membuat Pancasila dan UUD 1945 adalah para leluhur-leluhur kita, nuansa kejiwaannya adalah bahwa kita dijajah itu pedih. Kita berjuang mati-matian, mengorbankan semuanya bahkan darah dan nyawa. Maka kita buat pagar yaitu Pancasila dan UUD 1945.
Usai memberikan pembekalan kepada 92 Kepala Daerah, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada para awak media menyampaikan bahwa para Bupati dan Walikota itu berasal dari berbagai ragam profesi. Mereka disini disatukan untuk menyamakan visi membangun daerah masing-masing, tetapi visinya untuk publik, untuk rakyat dan kemudian juga untuk menyamakan bagaimana visi dari Kementerian Dalam Negeri. "Semuanya juga dilakukan disini,bagaimana mematangkan para Bupati dan Walikota ini untuk lebih percaya diri dan siap membangun sesuai dengan visi ini," ujarnya.
Inilah sebenarnya yang harus dilakukan, sehingga apa yang menjadi visi Kementerian Dalam Negeri ini bisa dilakukan sampai ke tingkat daerah. "Pembangunan secara nasional itu tidak akan bisa berkesinambungan kalau pemerintah daerah tidak sama dengan pusat. Inilah yang harus disamakan agar tujuan bangsa ini bisa tercapai, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Panglima TNI.(tni/bh/sya) |
