Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
TNI
Panglima TNI Bekali Wawasan Kebangsaan Anggota DPD RI
Friday 31 Oct 2014 17:29:39

Panglima TNI Jenderal Dr. Moeldoko memberikan Pembekalan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dengan tema “Peran TNI Dalam Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan NKRI” kepada 118 orang anggota DPD RI tahun 2014 di Lemhannas RI Jakarta Pusat, Jumat (31/10).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal Dr. Moeldoko memberikan Pembekalan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dengan tema “Peran TNI Dalam Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan NKRI” kepada 118 orang anggota DPD RI tahun 2014 di Lemhannas RI Jakarta Pusat, Jumat (31/10).

Dalam pembekalan tersebut, Panglima TNI menyampaikan materi mengenai tugas pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 2014, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sedangkan visi TNI yaitu terwujudnya pertahanan negara yang tangguh, dan misi TNI yaitu pertama menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa, kedua mewujudkan pembangunan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan menuju terwujudnya minimum essential force secara bertahap.

Selain itu, Panglima TNI juga menyampaikan mengenai ancaman yang terjadi di Indonesia dapat terbagi menjadi ancaman faktual, potensial dan residual. Dalam ancaman faktual muncul sebagai akibat adanya sisa permasalahan masa lalu yang diangkat kembali dan dimunculkan oleh kepentingan tertentu. Ancaman potensial dapat bersumber dari masalah Hak Asasi Manusia, separatisme, terorisme termasuk ISIS, pelanggaran wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, beraneka ragam kegiatan illegal, lingkungan hidup dan spionase.

Terkait dengan konsepsi pertahanan negara, harus disesuaikan dengan bentuk ancaman diatas yang salah satu strateginya adalah diperlukan sinergitas serta peran aktif dari seluruh komponen bangsa termasuk TNI. “Saat ini TNI memiliki doktrin pertahanan semesta, dimana sistem ini menuntut segenap potensi sumber daya manusia yang dapat disiapkan dan didayagunakan seoptimal mungkin apabila Indonesia mengalami inflasi”, kata Panglima TNI.

“Pertahanan negara merupakan upaya nasional yang melibatkan seluruh potensial dan kekuatan nasional yang diselenggarakan secara terpadu, terarah, efektif dan efisien”, tutup Panglima TNI.

Pada hari yang sama, Panglima TNI juga memimpin upacara serah terima jabatan Asisten Perencanaan Umum (Asrenum Panglima TNI) dari Mayjen TNI Muktiyanto kepada Mayjen TNI Sumedi, S.E.,M.M.(tni/bhc/sya)


 
Berita Terkait TNI
 
• Pengemudi Mobil Plat TNI Palsu Cekcok dengan Pengendara Lain Jadi Tersangka Pasal 263 KUHP
 
• Jenderal Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Kepala Staf TNI AD
 
• Meutya Hafid: Utut Adianto Pimpin Panja Netralitas TNI Komisi I
 
• Komisi I DPR RI Sepakat Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI gantikan Laksamana Yudo Margono
 
• Aspek Netralitas Akan Jadi Sorotan Komisi I dalam RDPU Visi-Misi Calon Panglima TNI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]