Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
TNI
Panglima TNI: Kita Buat Pulau Kapal Induk
2016-05-03 02:45:11

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat meninjau rencana pengembangan kekuatan di Dermaga Pangkalan Angkatan Laut Pulau Biak, Papua.(Foto: Istimewa)
PAPUA, Berita HUKUM - Pulau-pulau yang bernilai strategis difungsikan sebagai kapal induk yang bisa dimanfaatkan untuk menampung pesawat tempur, pesawat transportasi dan dermaga kapal serta pembangunan sarana prasarana pendukung logistik lainnya untuk keperluan pertahanan... "Kita tidak butuh kapal induk, tetapi pulau-pulau kita jadikan kapal induk". Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat meninjau rencana pengembangan kekuatan di Dermaga Pangkalan Angkatan Laut Pulau Biak, Papua, kemarin, Minggu (30/4).

Menjelaskan tentang rencana pembangunan dermaga sebagai infrastruktur strategis, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meninjau semua fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan dermaga, baik dermaga yang sudah ada maupun dermaga yang akan dibangun... "Jadi yang namanya perang, dalam otak kita itu harus ada cadangan (dermaga cadangan). Istilah orang Betawi gak ada matinye,". Demikian ungkapnya.

Dengan berbagai fasilitas yang ada untuk menggelar alutsista, pulau Biak dinilai ideal untuk pengembangan sistim pertahanan tanpa harus melakukan pembangunan dari awal.. "Nah disini (Biak) kan kosong, disini tidak ada pesawat tempur padahal landasan ada, jadi kita akan membuat pangkalan-pangkalan baru, tetapi memanfaatkan yang sudah ada," demikian ujar Gatot Nurmantyo. Dengan melakukan renovasi terhadap bangunan dan peningkatan kapasitas landasan maupun dermaga kapal yang telah ada.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan rencana membangun pangkalan-pangkalan baru untuk memperkuat kawasan Indonesia dalam menunjang dan mensukseskan Program Poros Maritim Dunia, dengan memanfaatkan pulau-pulau yang memiliki nilai strategis sebagai kapal induk. Contohnya "Natuna terdepan di wilayah barat, Biak di Timur langsung ke Pasifik, Morotai di Utara dan Saumlaki di selatan,".

Untuk membangun ini semua kita butuh anggaran dan kita akan ajukan, nanti prioritas yang mana tergantung anggarannya. "Saya maunya cepat-cepatan saja, supaya angkatan perang kita siap dengan segala kemungkinan. Serentak dilaksanakan, udara dan laut sama darat, sama pentingnya," tandas Panglima TNI(tni/bh/sya)


 
Berita Terkait TNI
 
• Pengemudi Mobil Plat TNI Palsu Cekcok dengan Pengendara Lain Jadi Tersangka Pasal 263 KUHP
 
• Jenderal Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Kepala Staf TNI AD
 
• Meutya Hafid: Utut Adianto Pimpin Panja Netralitas TNI Komisi I
 
• Komisi I DPR RI Sepakat Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI gantikan Laksamana Yudo Margono
 
• Aspek Netralitas Akan Jadi Sorotan Komisi I dalam RDPU Visi-Misi Calon Panglima TNI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]