Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
TNI
Panglima TNI: Indonesia Menjadi Medan Perang di Waktu Mendatang
2016-05-27 19:04:24

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan ceramah dihadapan 102 peserta Kepala Daerah pada Pembekalan Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan II Hasil Pilkada tahun 2015, di BPSDM.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat menyadari bahwa untuk melaksanakan tugas sesuai UU TNI No. 34 tahun 2004 adalah tugas yang sangat berat bila hanya dipikul oleh TNI semata. TNI juga tidak didesain untuk itu, maka inilah sebenarnya kepentingan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan ceramah dihadapan 102 peserta Kepala Daerah pada Pembekalan Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan II Hasil Pilkada tahun 2015, diAuditorium Gedung F Lt.4 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Jl. TMP Kalibata No.8 Jakarta Selatan, Jumat (27/5).

Banyak negara luar yang memandang Indonesia sebagai sebuah harapan, misalnya wilayah Papua yang kaya "sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi" itu menggambarkan betapa kayanya Indonesia dan sangat menjanjikan hidup. Maka tidak heran saat ini dan kedepan banyak negara berkepentingan untuk menguasainya, sangat beralasan setiap negara berkepentingan dalam pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidup warga negaranya.

Penduduk dunia terus bertambah secara signifikan bahkan saat ini sudah tiga kali lipat populasi idealnya, bahkan empat kali lipat saat menyongsong Indonesia Emas, disatu sisi persediaan energi, pangan dan air semakin berkurang. Inilah yang akan memicu konflik antar negara, rebutan pemenuhan kebutuhan yang sangat mendasar yaitu ; pangan, energi dan air serta Indonesia menjadi medan Perang ekonomi.

"Ancaman itu sudah sangat nyata dan ada tetapi kurang dipahami kita" di semua lini kehidupan bernegara, berbangsa bahkan di keluarga. Tujuannya melemahkan, menguasai sampai kepada penghancuran bangsa Indonesia melalui perang Proxy (Proxy War), wujudnya penyalahgunaan narkoba, demo buruh melakukan intimidasi, tawuran mahasiswa, adu domba TNI-Polri, memecah belah Partai Politik, Regulasi tidak memihak rakyat dan rekayasa sosial melalui media.

Sementara itu, Panglima TNI juga menyatakan bahwa pertemuan ini sebagai sarana untuk menyamakan visi sehingga pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menjadi satu kesatuan dalam membangun bangsa ini. Mengapa demikian, karena pembangunan ini harus diselesaikan secara berkesinambungan atau secara semesta.

"Jadi pemerintah daerah jangan sampai berdiri sendiri-sendiri dan tidak terkonek dengan pemerintah pusat, kemudian mengapa saya hadir dua kali disini, karena memang yang punya kepentingan bukan Mendagri, justru saya yang punya kepentingan dalam menghadapi ancaman kedepan, karena perang itu memasuki berbagai kehidupan, berbangsa dan berumah tangga," ujar Panglima TNI.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga menegaskan bahwa kita harus bersama dengan semua komponen bangsa dan para Bupati/Walikota ini, adalah pemimpin yang nyata, dipilih oleh rakyatnya. "Saya berpesan kepada Bupati dan Walikota dalam mewujudkan keamanan, persatuan dan kesatuan, agar membantu bersama-sama program pemerintah pusat, sehingga Indonesia menjadi bangsa pemenang dalam segi apapun," pungkasnya.(TNI/bh/sya)


 
Berita Terkait TNI
 
• Pengemudi Mobil Plat TNI Palsu Cekcok dengan Pengendara Lain Jadi Tersangka Pasal 263 KUHP
 
• Jenderal Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Kepala Staf TNI AD
 
• Meutya Hafid: Utut Adianto Pimpin Panja Netralitas TNI Komisi I
 
• Komisi I DPR RI Sepakat Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI gantikan Laksamana Yudo Margono
 
• Aspek Netralitas Akan Jadi Sorotan Komisi I dalam RDPU Visi-Misi Calon Panglima TNI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]