JAKARTA, Berita HUKUM - Teguran Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah menjadi tamparan keras bagi kinerja Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dan kepala daerah lain yang dinilai terlalu mengedepankan politik pencitraan.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Sabang Merauke Institute, Syahganda Nainggolan saat mengisi diskusi daring bertajuk 'Menatap Masa Depan Bangsa Di Era New Normal', pada Rabu malam (10/6).
"Ini yang membuat kita gagal. Kebiasaan politik pencitraan, hasil survei, dan lain-lain. Jadi senangnya bukan sungguh-sungguh ke rakyat, tapi pencitraan," kata Syahganda Nainggolan.
Syahganda memandang ada hal serius yang harus ditangkap dalam pernyataan keras Pangdam V Brawijaya. Pertama, mengisyaratkan wilayah sipil yang domainnya Kepala Daerah seolah tidak serius dalam penanganan Covid-19.
"Itu Pangdam loh. Jadi militer melihat persoalan sipil gagal karena dianggap drama seperti Risma dan lain-lain. Padahal pada saat bersamaan, Risma itu banyak dibantu oleh BIN, baik melakukan PCR maupun bantuan mobil PCR dan lain-lain," demikian Syahganda Nainggolan.
Mayjen TNI Widodo Iryansyah menegur Risma dan kepala daerah lain agar tidak bermain drama. Ia eminta semua kepala daerah betul-betul serius menangani wabah Covid-19.
"Saya minta untuk menyelesaikan masalah Covid-19 ini jangan cuma pakai data, fakta, atau drama dan sebagainya. Mari kita real semuanya," ujar Pangdam dalam rapat koordinasi PSBB di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur.(fa/RMOL/bh/sya) |
