PALESTINA, Berita HUKUM - Para pemimpin Palestina menolak pembentukan koalisi baru pemerintah kanan-tengah Israel. Seorang pejabat senior Palestina mengatakan pemerintah baru Israel tidak akan mungkin menjadi mitra perdamaian dan organisasi Hamas, yang menguasai Gaza, mengatakan komposisi pemerintah baru adalah isyarat naiknya rasisme di masyarakat Israel.
Pemerintah koalisi Israel yang baru antara lain mencakup kelompok kanan Bayit Yehudi (Rumah Yahudi) yang mendorong perluasan permukiman-perkuminan warga Yahudi di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki Israel.
Pemimpin Bayit Yehudi, Naftali Bennett, menentang pembentukan negara Palestina dan banyak meraih suara dari para warga Yahudi di Tepi Barat.
Ia juga mendorong penngambilalihan tanah-tanah Palestina.
Kesepakatan pembentukan pemerintah baru disepakati tujuh pekan setelah Partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memenangkan pemilihan umum.
Netanyahu memerlukan dukungan Bayit Yehudi agar mendapatkan jumlah 61 kursi mayoritas di parlemen.
Sementara sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan membentuk pemerintahan koalisi baru sesaat sebelum batas waktu berakhir.
Kepastian itu disampaikan oleh sejumlah sumber partai-partai politik pada Rabu (6/5), tetapi belum ada pengumuman resmi. Tujuh minggu setelah partai Likud pimpinan Netanyahu menang pemilihan umum, ia dilaporkan sudah bersepakat dengan partai sayap kanan Partai Rumah Yahudi.
Beberapa partai ultraortodoks juga bergabung dalam koalisi yang tetap akan dipimpin oleh Partai Likud.
Sebagai imbalan bergabung ke koalisi dengan modal delapan kursi parlemen, Partai Rumah Yahudi akan mendapat jatah kursi menteri kehakiman.
Karena ada kesepakatan dengan partai itu, maka koalisi pimpinan Likud mungkin dapat menjadi mayoritas di parlemen walaupun merupakan mayoritas yang kecil.
Koalisi menguasai 61 kursi dari 120 kursi yang ada di parlemen. Adapun Likud sendiri mendapat 30 kursi.
Sepanjang sejarah Israel, lapor wartawan BBC di Jerusalem, Kevin Connolly, Israel belum pernah mempunyai pemerintahan yang bukan koalisi. Tak satu pun partai pernah meraih mayoritas mutlak di parlemen.
Benjamin Netanyahu akan menjabat sebagai perdana menteri untuk masa jabatan keempat.(BBC/bh/sya) |
