Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Sembako
Pajak Sembako Merupakan Pengkhianatan Kepada Rakyat
2021-06-10 22:02:38

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Banggar DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6).(Foto: Runi/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan negara tidak bisa terus menerus memajaki rakyat, apalagi jika sampai ada pemikiran menerapkan pajak pada sembilan bahan pokok (sembako). Menurutnya hal tersebut merupakan pengkhianatan kepada rakyat.

"Kita ini tidak bisa terus menerus memajaki rakyat kita, apalagi sampai ada pemikiran memajaki sembako, lha wong sembako rakyat aja kita bagi-bagi Pak. Di Komisi XI itu dari lembaga-lembaga ada BUMN, dari pemerintah kita bagi-bagi ke rakyat," tekannya dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Banggar DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6).

Menurutnya, di satu sisi negara membutuhkan penerimaan yang tinggi karena membutuhkan belanja yang banyak untuk menggerakkan pembangunan. Namun, di sisi lain tahun 2022 merupakan tahun terakhir pemerintah untuk dapat berutang sebelum tahun 2023 utang tidak boleh melebihi 3 persen dari PDB.

"Kita dalam posisi yang maju kena mundur kena. Jadi satu sisi kita butuh penerimaan negara yang tinggi, mau nggak mau ya, karena kita butuh belanja yang banyak, karena belanja yang banyak itu bisa menggerakkan pembangunan kita," ungkap legislator dapil Lampung II ini.

Marwan menambahkan, pemerintah perlu mencari gagasan dan terobosan kreatif yang out of the box. Misalnya dengan menerapkan pajak pada transaksi digital. Menurutnya, negara harus memikirkan instrumen yang bisa membuat bisnis tetap berjalan dan memperoleh income yang memadai untuk pembangunan.

"Tiap malam saya nonton TV itu Shopee, Lazada, Tokopedia ya, nggak berhenti-berhenti itu dan transaksi kan berjalan terus, belum lagi barangnya bukan dari kita lagi, bukan dari UMKM kita, jadi nggak ngefek transaksi besar itu, nggak meningkatkan pendapatan rakyat, nggak mendorong pertumbuhan, numpang lewat aja kan, pajak-in lah itu," tambah Marwan.

Terakhir, politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap, agar jangan ada keinginan untuk menyulitkan hidup rakyat. Justru negara harus berfikir untuk mensejahterakan rakyat bukan malah menyulitkan hidup rakyat.(bia/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Sembako
 
Pajak Sembako Merupakan Pengkhianatan Kepada Rakyat
 
Polda Metro Jaya Melaunching Gerakan Stabilisasi Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri
 
Sidak Kapolda di Pasar Segiri Samarinda, Harga Bawang dan Telur Masih Tinggi
 
Polisi Menggerebek PD Masa Harapan yang Melakukan Penipuan Kemasan Beras Kualitas Bagus
 
Ketua Dekot Gorontalo: Menimbun Barang Adalah Tindakan Kriminal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Atasi Pandemi Covid-19, Mulyanto Minta Pemerintah Kurangi 'Gimmick'
Hergun: Jangan Lupakan Hak Rakyat Saat PPKM Diperpanjang
Ditunjuk Jadi Kapolres Katingan, AKBP Paulus Sonny: Mohon Doanya
Kassubag Pengadaan Korlantas AKBP Satrio Wibowo Raih Promosi Jabatan Kombes di Polda Metro Jaya
Riset Menunjukkan Masyarakat Indonesia Kurang Keadaban dalam Bermedsos, Apa yang Salah?
AMAN, WALHI, dan KPA Kritik Pemerintah Mengatasi Pandemi yang Tak Efektif, Tak Adil, dan Abai pada Rakyat Kecil
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam
Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa
PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO
Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman
Wakil Ketua MPR Tagih Janji Semua Bansos PPKM Darurat
Pemerintah Harus Ambil Langkah Darurat Selamatkan Rakyat dan Sistem Kesehatan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]