Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
PT Pos Indonesia
PT Pos Batal IPO, Dahlan Iskan Minta Manajemen Legowo
Thursday 31 Jan 2013 13:04:01

Ilustrasi, Logo PT Pos Indonesia.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan meminta PT Pos Indonesia (Persero) legowo menerima keputusan pemerintah yang tidak mengizinkannya untuk go public pada tahun ini.

Menurutnya, keputusan tersebut bukan berarti Kementerian BUMN tidak membela salah perusahaan pelat merah itu.

Saat ini, Pos Indonesia harus segera menyiapkan strategi untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan sebesar-besarnya.

"Dengan keputusan pemerintah itu, bahasa kasarnya, jangan sampai Pos Indonesia membenturkan kepala ke tembok. Namun, langsung bekerja dengan giat untuk kepentingan perseroan," ujarnya dalam penandatanganan kerja sama pembentukan perusahaan patungan Pos Indonesia, Bank Mandiri, dan Taspen, di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (31/1).

Rencana Pos Indonesia untuk dapat melepas saham perdananya kepada publik atau initial public offering (IPO) pada tahun ini kandas.

Komite Privatisasi meminta perseroan mengkaji kembali revaluasi asetnya yang melimpah sebelum melantai di Bursa Efek Indonesia.

Menurut Dahlan, aset yang dimiliki oleh PT Pos sangat besar. Untuk menjadi sebuah perusahaan terbuka, aset tersebut harus masuk ke dalam neraca pembukuan. Akan tetapi, masuknya nilai aset secara keseluruhan dalam neraca akan membawa konsekuensi beban pajak yang sangat besar bagi perusahaan.

"Sementara itu, Pos Indonesia belum ada kemampuan untuk menyediakan dana pajak yang besar," kata Dahlan, seperti yang dikutip dari bisnis.com, pada Kamis (31/1).

Hal lain yang menjadi pertimbangan Komite Privatisasi adalah soal kewajiban public service obligation (PSO) perusahaan tersebut dalam mengantar surat-surat pemerintah kepada masyarakat.(arh/bsn/bhc/rby)


 
Berita Terkait PT Pos Indonesia
 
• Diduga Korupsi Ratusan Miliar, Pendiri SPPIKB Laporkan Eks Bos PT Pos Ke KPK
 
• PT Pos Batal IPO, Dahlan Iskan Minta Manajemen Legowo
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]