Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Samarinda
PT BKS Diduga Bermain Mata Dengan BLH Kukar
Wednesday 10 Apr 2013 19:16:16

Daerah Aliran Sungai (DAS) Saka Kanan, anak Sungai Bentuhung di Desa Jembayan Kukar.(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
TENGGARONG, Berita HUKUM - Bisnis emas hitam atau batubara di tanah Borneo Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan komuditas yang selalu menggiurkan, namun tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang merugikan banyak orang, seperti halnya PT Bara Kumala Sakti (BKS) yang berlokasi di Desa Jembayan Kaltim. Perusahaan tersebut telah melakukan penambangan yang imbasnya tertutupnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Saka Kanan anak Sungai Bentuhung di Desa Jembayan Kukar, ungkap Arinoor Ketua Penyelamatan Sumber Daya Alam Kalimantan (GRAPESDA), Rabu (10/4).

Menurutnya, investigasi yang dilakukan LSM GRAPESDA yang membidangi lingkungan hidup, menemukan DAS Sungai Saka Kanan yang merupakan salah sungai yang bermuara pada Sungai Loa haur di Loa Janan juga dalam Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana sungai tersebut telah tertutup oleh aktivitas PT Bara Kumala Sakti (BKS), ujar Arinur.

"Dampak akibat tertutupnya Sungai Saka Kanan tersebut berdampak fatal kepada masyarakat petani dan perkebunan tradisional yang berada di sisi sungai, sehingga saat meluapnya air sungai lahan pertanian yang pada umumnya padi terendam banjir," ujar Arinur.

Sumber lain Isransyah (45) warga Jembayan yang bercocok tanam mengatakan Sungai saka Kiri dan Saka kanan adalah anak sungai Bentuhung yang sebelum PT BKS melakukan aktivitas penambangannya, dapat dilalui masyarakat menggunakan perahu untuk membawa hasil pertanian mereka, namun saat ini terpaksa melewati jalan tambang tetapi sering dilarang oleh perusahaan, jelas Isransyah.

Arinur menambahkan bahwa, permasalahan tersebut sudah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kukar, namun sayangnya jawaban dari BLHD Kukar diduga bermain mata dengan PT BKS karena dari pernyataan Lalu Rijal dan Siti Aisyah dari BLHD Kukar, bahwa didaerah tersebut tidak ada penutupan DAS yang ada hanya genangan air dikarenakan secara geograpis Kaltim, khususnya Kukar adalah daerah hutan tadah hujan sehingga bukan karena tertutupnya Sungai Saka Kanan akibat aktivitas PT BKS, tegas Arinur.(bhc/gaj)


 
Berita Terkait Samarinda
 
• AORDA Kaltim Usulkan Daerah Khusus Istimewa Kutai Raya Menjadi Ibu Kota Negara
 
• Abdullah Bantah Proyek Gudang Arsip yang Diduga Fiktip di Kantor Dikdukcapil Samarinda
 
• Makmur Ajak Masyarakat Beri Pengabdian Terbaik Bagi 'Benua Etam'
 
• Pendapatan Daerah Sektor Pajak Menjanjikan dan Harus Digali dengan Optimal
 
• Puji Setyowati: Masyarakat Samarinda Dihimbau Bijak Gunakan Panggilan Darurat 112
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]