Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
PSSI
PSSI dan KPSI Dibayang-Bayangi Sanksi FIFA
Monday 10 Dec 2012 21:38:05

Timnas Indonesia.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kisruh yang terus melanda sepak bola Indonesia semakin ruwet, dari konflik organisasi, dualisme kompetisi hingga persoalan gaji pemain yang belum dibayar. Persoalan ini menjadikan sepak bola Indonesia di bawah bayang-bayang sanksi FIFA. Dimana sanksi tersebut bukanlah sesuatu yang baru dalam ranah sepak bola Indonesia.

FIFA meminta agar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) segera menyelesaikan persoalan dualisme kompetisi sepak bola Indonesia dengan deadline pada Maret, demikian maksud surat tertanggal 13 Januari 2012 yang dikirim FIFA tersebut. Hingga persoalan ini pun menjadikan PSSI dan KPSI bersama-sama menandatangani MoU atau nota kesepahaman di markas AFC, Kuala Lumpur, Malaysia, 7 Juni 2012 lalu. Namun, hal tersebut seakan diabaikan karena hingga saat ini tidak ada hasil dan langkah nyata ditampilkan kedua kubu yang masih bertikai.

Sementara itu Pengamat sepakbola Indonesia, Mohammad Kusnaeni menilai tidak ada kesalahan yang dibuat oleh PSSI yang membuat FIFA akan memberikan sanksi. "Saya tidak yakin Indonesia diberikan sanksi oleh FIFA. Kesalahan fatal yang dibuat Indonesia apa kalau mau diberikan sanksi. Coba lihat di statuta FIFA, apa saja yang membuat suatu negara diberikan sanksi. Tentu tidak terlalu jelas kesalahan yang dilakukan oleh Indonesia sehingga diberikan sanksi," tuturnya.

Menurut Kusnaeni, sampai sekarang tidak ada kesalahan yang sangat mendasar yang membuat FIFA akan menjatuhkan sanksi, Senin (10/12).

"FIFA hanya ingin ini semua selesai, tidak ingin ada seperti yang terjadi di Indonesia. Ada dua federasi, dua timnas, dua, kompetisi. Buat FIFA ini tidak bagus dah menganggu kredibilitas FIFA dan sepakbola secara keseluruhan," ujarnya.

Lanjutnya lagi, "Makanya FIFA ingin ini cepat selesai, kalau dibilang ada pelanggaran mendasar yang membuat FIFA menjatuhkan sanksi, maka apa kesalahan Indonesia sehingga harus diberikan sanksi," pungkasnya.(kmp/ini/bhc/mdb)


 
Berita Terkait PSSI
 
• Ketum PSSI Erick Thohir: Mafia Sepakbola Harus Dihukum Seumur Hidup
 
• Edy Rahmayadi Resmi Terpilih Ketua Umum PSSI
 
• Pangkostrad Siap Benahi Tata Kelola Organisasi dalam Tubuh PSSI
 
• Calon Ketum PSSI Moeldoko Gelar Nobar IND Vs THA Bersama Awak Media
 
• Pangkostrad Siap Bersaing dengan Mantan Panglima TNI Jadi Calon Ketua PSSI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]