JAKARTA, Berita HUKUM - Sekitar belasan pemuda dari Dewan Pimpinan Wilayah, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia 98 DKI (PPMI) melakukan unjuk rasa di depan gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu (2/1).
PPMI dalam rilisnya yang disebarkan pada setiap pengguna jalan yang lewat, meminta agar membatalkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang hanya menguntungkan kaum kapitalis, PPMI juga mendesak dihentikannya liberalisasi sektor migas dan listrik.
Selain itu PPMI turut mendesak pemerintah berlaku tegas menindak pengusaha yang menunda kenaikan UMP/UMK dan memberlakukan outsourching. Kaum pekerja yang selama ini mati-matian memperjuangkan upah (UMP/UMK), akan terancam gagal menuai hasil dari perjuangan mereka atas kenaikan standar upah yang sudah diketok di hampir semua wilayah Indonesia.
Hal ini karena para pengusaha yang sebelumnya saja sudah berencana menangguhkan kenaikan upah dengan alasan ketidaksiapan mereka, kini ditambah pula dengan dinaikannya TDL.
"Inilah kekhawatiran besar para pekerja hari ini, bersiap menjadi tumbal dari ketidakbijakan pemerintah, karena selama ini para pekerja selalu dijadikan point terakhir dalam pengambilan keputusan penting pemerintah! Padahal kaum pekerja merupakan tulang punggung roda perekonomian Indonesia," kata orator aksi.
Dari informasi yang dihimpun pewarta BeritaHUKUM.com, PPMI mengungkapkan akan menggerakkan massa yang lebih besar lagi.
"Kami akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar," cetus orator aksi PPMI.
PPMI menganggap pemerintah dan pengusaha kita hari ini sudah sangat neolib, itu semua terlihat belakangan ini ketika pemerintah mencabut berbagai subsidi dari berbagai sektor dengan dalih optimalisasi APBN. Padahal itu semua cuma akal-akalan agar mempermudah perusahaan-perusahaan asing (investor listrik) masuk ke dalam negeri dan bebas mendirikan perusahaan dan membeli buruh dalam negeri dengan harga murah.
Dengan fakta tersebut kenaikan TDL merupakan ketidak bijakan pemerintah yang sebenarnya lebih diorientasikan bagi kepentingan perusahaan-perusahaan asing.
Koordinator aksi Ton Abdillah mengatakan bahwa Dahlan Iskan adalah seorang neolib, ia telah merugikan negara dengan pembelian-pembelian genset.
"Ini awal turun ke jalan untuk menolak kenaikan TDL," kata Ton, kemudian mengajak rekan-rekan PPMI berjalan bersama menuju gedung Kementerian ESDM, untuk melakukan hal serupa.(bhc/mdb) |
