Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Sengketa Pulau
PM Jepang: Investasi Kami Diganggu, China Ikut Rugi
Tuesday 25 Sep 2012 15:12:12

Perdana Menteri Jepang, Yoshihiko Noda (Foto; Ist)
JEPANG, Berita HUKUM - Perdana Menteri Jepang, Yoshihiko Noda, mengatakan rangkaian aksi protes yang dicemari kekerasan atas kepentingan bisnis asal negaranya di China justru bisa menjadi bumerang bagi Tiongkok, karena akan membuat takut para investor asing. Rangkaian aksi protes bercampur kekerasan itu terkait pertikaian China dan Jepang dalam memperembutkan gugusan pulau di Laut China Timur.

"China harus membangun lewat berbagai investasi asing yang masuk", kata Noda dalam wawancara yang diterbitkan harian The Wall Street Journal Minggu kemarin. "Tindakan apapun yang menghalangi investasi itu bakal merugikan", lanjut Noda, dalam wawancara yang dikutip kantor berita Reuters itu.

Sementara itu, kantor berita pemerintah China, Xinhua, Minggu kemarin melaporkan bahwa pemerintah mereka menunda acara 40 Tahun Normalisasi Hubungan dengan Jepang. PM Noda pun mengungkapkan bahwa akhir - akhir ini pengurusan cukai dan visa untuk produk dan warga Jepang di China dipersulit.

Bagi Noda, memburuknya hubungan Jepang dan China pada akhirnya turut merugikan ekonomi global. Pasalnya, kedua negara itu kini dikenal sebagai kekuatan-kekuatan ekonomi utama dari Asia.

Kedua negara tengah bersitegang terkait kepemilikan gugusan pulau di Laut China Timur. Pada 11 September 2012, pemerintah Jepang membeli kepulauan itu dari pihak sipil.

Kumpulan pulau tak berpenghuni di Laut China Timur itu, yang dibeli Tokyo dari pihak swasta --yang juga warga Jepang, bernama Senkaku. Bagi China, kepulauan itu mereka sebut Diaoyu.

Keputusan Tokyo itu memancing sentimen anti Jepang di China selama berhari - hari. Bahkan selama 17 - 18 September 2012, perusahaan - perusahaan Jepang di China menutup pabrik akibat sentimen emosional itu.

Hubungan dagang kedua negara yang bertetangga itu selama ini menghasilkan omset yang sangat besar. Menurut angka yang dikutip Reuters, volume perdagangan China dan Jepang tahun lalu saja sebesar US$ 345 miliar, atau sekitar Rp 3.307 triliun.

Investasi Jepang di China pun tergolong besar. Menurut data dari harian China Daily, pada akhir Juni 2012, investasi Jepang di China sebesar US$ 83,97 miliar. Investasi China di Jepang sebesar US$1,03 miliar.(umi/vvn/bhc/rby)


 
Berita Terkait Sengketa Pulau
 
• PM Jepang: Investasi Kami Diganggu, China Ikut Rugi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]