JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana pemerintah dalam menaikkan tarif cukai pemanis minuman menyita perhatian masyarakat. Pasalnya, rencana tersebut dinilai sebagian kalangan untuk menutup utang negara dan mengantisipasi tidak tercapainya target penerimaan pajak.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Junaidi Auly menyampaikan dalam pembahasan bersama DPR RI, Menkeu mengajukan agar ada ekstensifikasi BKC (Barang Kena Cukai) antara lain plastik, pemanis dan emisi kendaraan bermotor.
Terkait wacana kenaikan tarif cukai pemanis minuman Fraksi PKS menyatakan menolak keras.
“Kemarin selain Fraksi PKS dan PPP komisi 11 baru menyetujui produk plastik yang masuk BKC sedangkan yang produk yang lain termasuk pemanis belum disetujui,” ucap Junaidi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/2) lalu.
Menurutnya, kenaikan tarif cukai pemanis minuman tersebut akan menambahkan beban ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
“Jangankan pemanis, produk plastik yang disetujui fraksi lain saja kita tidak setuju karena akan tambah menjadikan ekonomi biaya tinggi di Indonesia dan akan mbebani masyarakat Indonesia Terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” jelasnya.
Dia mengendus adanya agenda lain dalam rangka kenaikan tarif cukai pemanis minuman yang diwacanakan Sri Mulyani.
“Kelihatannya agenda utamanya seperti itu (ada agenda lain) mbak, karena bukan jadi jaminan dengan ekstensifikasi BKC akan mengurangi konsumsi masyarakat terhadap produk tersebut,” tandasnya.(aut/RMOL/bh/sya) |
