JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Pembinaan dan Kepemimpinan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS Sukamta menyoroti soal krisis politik yang tengah terjadi di Myanmar. Ia pun mendorong agar para pemimpin ASEAN untuk mendorong elit militer dan politik di negara tersebut melakukan dialog.
"Kondisi ini bisa bisa menyulitkan adanya kompromi antar pihak di Myanmar. Penggunaan kekerasan sangat mungkin akan dilakukan oleh pihak militer. Oleh sebab itu harus ada langkah konkret dari para pemimpin ASEAN untuk mencegah jatuhnya kembali korban jiwa dengan mendesak elit berkuasa di Myanmar mau menahan diri dan selanjutnya membuka dialog dengan kelompok demonstran," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Jumat (12/3).
Wakil Ketua Fraksi PKS ini pun memberikan apresiasi positif terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan berinisiatif melalukan pertemuan dengan sejumlah menteri luar negeri negara ASEAN untuk mencari solusi terhadap krisis politik di Myanmar. Dirinya berharap pemerintah bisa lebih proaktif dan terus melakukan upaya hadirkan solusi atas krisis di Myanmar.
"Pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman etnis dan juga pelaksanaan pemilu yang telah beberapa kali berjalan secara damai, menjadi modal penting untuk mendorong iklim demokrasi berkembang di ASEAN. Model pendekatan ala Indonesia yang mengedepankan dialog, saya kira akan lebih didengar oleh elit berkuasa di Myamnar," ucapnya.
Selain itu, dirinya juga meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak segan-segan bersikap tegas apabila krisis politik di Myamnmar mengarah kepada peningkatan tindak kekerasan secara lebih luas. Penegakan HAM dan demokrasi harus terus didorong Indonesia untuk menjadi agenda utama ASEAN.
"Tekanan politik secara proporsional juga perlu dilakukan. Meski ada prinsip non interfere dalam komunitas ASEAN, bukan berarti menutup mata jika terjadi pelanggaran HAM terjadi. Saya kira Indonesia perlu terus mendorong penegakan HAM dan Demokrasi menjadi agenda utama ASEAN," katanya.(PKS/bh/sya) |
