Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
ASEAN
PKS: Soal Myanmar, Perlu Ada Langkah Konkret Pemimpin ASEAN
2021-03-14 13:59:00

Demo di Myanmar.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Pembinaan dan Kepemimpinan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS Sukamta menyoroti soal krisis politik yang tengah terjadi di Myanmar. Ia pun mendorong agar para pemimpin ASEAN untuk mendorong elit militer dan politik di negara tersebut melakukan dialog.

"Kondisi ini bisa bisa menyulitkan adanya kompromi antar pihak di Myanmar. Penggunaan kekerasan sangat mungkin akan dilakukan oleh pihak militer. Oleh sebab itu harus ada langkah konkret dari para pemimpin ASEAN untuk mencegah jatuhnya kembali korban jiwa dengan mendesak elit berkuasa di Myanmar mau menahan diri dan selanjutnya membuka dialog dengan kelompok demonstran," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Jumat (12/3).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini pun memberikan apresiasi positif terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan berinisiatif melalukan pertemuan dengan sejumlah menteri luar negeri negara ASEAN untuk mencari solusi terhadap krisis politik di Myanmar. Dirinya berharap pemerintah bisa lebih proaktif dan terus melakukan upaya hadirkan solusi atas krisis di Myanmar.

"Pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman etnis dan juga pelaksanaan pemilu yang telah beberapa kali berjalan secara damai, menjadi modal penting untuk mendorong iklim demokrasi berkembang di ASEAN. Model pendekatan ala Indonesia yang mengedepankan dialog, saya kira akan lebih didengar oleh elit berkuasa di Myamnar," ucapnya.

Selain itu, dirinya juga meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak segan-segan bersikap tegas apabila krisis politik di Myamnmar mengarah kepada peningkatan tindak kekerasan secara lebih luas. Penegakan HAM dan demokrasi harus terus didorong Indonesia untuk menjadi agenda utama ASEAN.

"Tekanan politik secara proporsional juga perlu dilakukan. Meski ada prinsip non interfere dalam komunitas ASEAN, bukan berarti menutup mata jika terjadi pelanggaran HAM terjadi. Saya kira Indonesia perlu terus mendorong penegakan HAM dan Demokrasi menjadi agenda utama ASEAN," katanya.(PKS/bh/sya)


 
Berita Terkait ASEAN
 
Sanksi Paling Signifikan', ASEAN Resmi Gelar KTT Tanpa Perwakilan Myanmar
 
PKS: Soal Myanmar, Perlu Ada Langkah Konkret Pemimpin ASEAN
 
Kudeta Militer di Myanmar Coreng Citra Demokrasi ASEAN
 
Menteri Mahfud MD Sebut 5 Hal Penting Menjaga Keamanan Bersama di ASEAN
 
Presiden SBY Tawarkan Bantuan Kemanusiaan Ke PM Myanmar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bamsoet Dukung Turing Internasional Camel Trophy Indonesia Land Rover Sumatera Tribute
Jelang Hari Pers Nasional 2022 Bamsoet Dorong Penegakan Kedaulatan Digital di Indonesia
Kejati Kalbar Berhasil Tangkap Buronan Kejari Pontianak
Korban Investasi Alkes Rugi 1,8 Milyar Lapor ke Polda Metro Jaya
Penyandang Disabilitas Merasa Terbantu Pelayanan Samsat Jakpus, Ombudsman: Dapat Diikuti Samsat Lain!
Sambangi Jaksa Agung RI, Panglima TNI: Kami 'All Out' Dukung Penegakan Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget'
Dosen UNJ Melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK Serta Meminta Jokowi Dipanggil
KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek dan Lelang Jabatan di Pemkot Bekasi
Premium dan Pertalite akan Dihapus, Wakil Ketua MPR: Memberatkan Masyarakat Kecil
Oknum TNI dan Aparat Hukum Diduga Terlibat Kasus Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia
Operasi Lilin Jaya 2021 Mulai Berlaku Hingga 2 Januari 2022
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]