Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Kasus Tanah
PKS: Kasus Rocky Gerung Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Pertanahan
2021-09-28 02:20:10

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, politisi senior Amien Rais, dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman saat berkunjung ke rumah Rocky Gerung di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/9).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Sohibul Iman mengatakan, kehadiran dirinya bersama rekan separtai, Mardani Ali Sera, serta tokoh masyarakat Amien Rais dan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo ke rumah Rocky Gerung (RG), sebagai dukungan moral untuk memperjuangkan haknya sebagai pribadi dan juga hak masyarakat lainnya yang mengalami kasus yang sama. Sohibul menegaskan, kasus RG menjadi momentum perbaikan tata kelola pertanahan di Tanah Air

"Sebagai teman saya, memberi dukungan moral agar RG bisa terus memperjuangkan, bukan saja hak-hak dia sebagai pribadi tapi juga hak-hak masyarakat yang mengalami kasus yang sama," kata Sohibul Iman, saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (25/9).

Dia menambahkan, perselisihan antara Rocky Gerung dengan Sentul City, bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan namun pihak Sentul City tak memiliki itikad seperti itu.

"Semestinya, bisa dibicarakan secara kekeluargaan, tetapi melihat cara-cara yg sudah dilakukan oleh SC (Sentul City) yang nampak tidak ada niat baik kekeluargaan," bebernya.

Untuk itu, kata dia, rekan-rekan Rocky Gerung memberikan dukungan penuh dengan cara menempuh jalur hukum.

"Menempuh jalur hukum menurut saya, tepat. Manapun yang ditempuh, harus dibuat secara transparan dan semoga ini jadi yurisprudensi bagi kasus-kasus sejenis di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Terlebih lagi, tegas dia, kasus Rocky Gerung ini menjadi momentum perbaikan tata kelola pertanahan di Tanah Air.

"Semoga ini, menjadi momentum bagi perbaikan tata kelola pertanahan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.(beritasatu/bh/sya)


 
Berita Terkait Kasus Tanah
 
Kajati Kalbar Jadi Narasumber Sosialisasi Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di BPN
 
PKS: Kasus Rocky Gerung Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Pertanahan
 
Eksepsi Penasihat Hukum Tergugat Edy Ishak Menolak Gugatan PT Intajaya Bumimulia
 
Sertifikat Adalah Bukti Kepemilikan Sah Atas Tanah
 
Penyelesaian Konflik Tanah Harus Perhitungkan Aspek Hukum dan Non Hukum
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hormati Keputusan MK, Puan Maharani: DPR Segera Tindaklanjuti Revisi UU Cipta Kerja
Pemerintah Batasi Masuknya WNA, Wakil Ketua MPR: Langkah Tepat untuk Tanggulangi Varian Baru
Letusan Senjata Anggota Ditlantas Polda Metro Akibatkan Satu Orang Tewas, Ini Respons Kompolnas
Sindikat Narkotika di Rawa Kalong, Gunung Sindur Bogor Dituntut Hukuman Mati
Dua Pakar Hukum Angkat Bicara Soal Proses Persidangan Kasus ASABRI
Penembakan di Tol Bintaro Terungkap, Polisi: Pelaku Ipda OS Anggota PJR Polda Metro
Untitled Document

  Berita Utama >
   
MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi
Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba
Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana
HNW Prihatin Sebanyak 31.624 PNS Jadi Penerima Bansos
Jokowi Lantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI
Operasi Zebra Jaya 2021 Kedepankan Edukasi Pelanggar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]