Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Kasus Tanah
PKS: Kasus Rocky Gerung Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Pertanahan
2021-09-28 02:20:10

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, politisi senior Amien Rais, dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman saat berkunjung ke rumah Rocky Gerung di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/9).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Sohibul Iman mengatakan, kehadiran dirinya bersama rekan separtai, Mardani Ali Sera, serta tokoh masyarakat Amien Rais dan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo ke rumah Rocky Gerung (RG), sebagai dukungan moral untuk memperjuangkan haknya sebagai pribadi dan juga hak masyarakat lainnya yang mengalami kasus yang sama. Sohibul menegaskan, kasus RG menjadi momentum perbaikan tata kelola pertanahan di Tanah Air

"Sebagai teman saya, memberi dukungan moral agar RG bisa terus memperjuangkan, bukan saja hak-hak dia sebagai pribadi tapi juga hak-hak masyarakat yang mengalami kasus yang sama," kata Sohibul Iman, saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (25/9).

Dia menambahkan, perselisihan antara Rocky Gerung dengan Sentul City, bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan namun pihak Sentul City tak memiliki itikad seperti itu.

"Semestinya, bisa dibicarakan secara kekeluargaan, tetapi melihat cara-cara yg sudah dilakukan oleh SC (Sentul City) yang nampak tidak ada niat baik kekeluargaan," bebernya.

Untuk itu, kata dia, rekan-rekan Rocky Gerung memberikan dukungan penuh dengan cara menempuh jalur hukum.

"Menempuh jalur hukum menurut saya, tepat. Manapun yang ditempuh, harus dibuat secara transparan dan semoga ini jadi yurisprudensi bagi kasus-kasus sejenis di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Terlebih lagi, tegas dia, kasus Rocky Gerung ini menjadi momentum perbaikan tata kelola pertanahan di Tanah Air.

"Semoga ini, menjadi momentum bagi perbaikan tata kelola pertanahan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.(beritasatu/bh/sya)


 
Berita Terkait Kasus Tanah
 
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
 
• Putusan Kasasi MA Inkracht, Obyek dapat di Eksekusi, Walau Ada Permohonan PK
 
• Kompleksitas Hukum Kepemilikan Tanah di Kecamatan Medan Satria
 
• Kata Pakar Hukum Agraria, Non Eksekutabel Sebelum Ingkrah
 
• PT Damai Putra Group Tolak Eksekusi PN Bekasi, Langkah Tegas Melawan Ketidakadilan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]