JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Karya Republik (PKR) menyatakan mundur dari proses verifikasi parpol. Partai ini pun dipastikan takkan mengikuti Pemilu 2014. Kepastian parpol ini mundur, dipastikan melalui surat bernomor 020/ADM/PKR/XI/2011 tertanggal 2 November 2011 yang ditandani pimpinan partai yang digawangi Ari Sigit tersebut.
“Surat itu sudah diterima Ditjen AHU pada 3 November 2011. Dengan demikian, kami sudah tarik berkas-berkas persyaratan sebelumnya, begitu surat pengunduran diri itu kami terima,” kata Kasubdit Tata Negara Ditjen Adminsitrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Josi B Sugiarto kepada wartawan di gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (14/11).
Ketika ditanya alasan mundurnya partai ini, Josi B Sugiarto menyatakan tidak mengetahuinya. Dalam surat itu hanya dikatakan bahwa mereka mundur dari proses verifikasi yang akan dilakukan Kemekumham, setelah keharusan melengkapi syarat-syarat yang diminta sebelumnya.”Dalam surat itu, mereka tidak menyebutkan alasannya," papar dia.
Sikap ini berbeda dengan Partai Serikat Rakyat Indonesia (SRI) dan Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN). Partai ini akan memenuhi syarat yang diminta Kemenkumham, agar dapat lolos verifikasi dan mengikuti pemilu mendatang.
“Kami bukan belum bisa melengkapi, tapi hanya beda persepsi saja. Ada perbedaan tafsir Kemekumham dan Kemendagri soal jumlah kecamatan. Setelah ada penjelasantak, kami tidak keberatan jika nantinya Partai SRI diminta untuk melengkapi kembali berkas-berkas verifikasi,” kata Ketua Bidang Organisasi Partai SRI Doni Hardianto.
Hal serupa dikatakan Sekjen PKBN Ahmad Suaedy. Pihaknya tidak mengetahui adanya pemekaran beberapa wilayah. Hal ini yang menjadi satu dari beberapa penyebab partainya belum bisa dinyatakan lolos verifikasi. “Kami akan cek kembali kekurangan kami dan beberapa hari ke depan, kami akan datang lagi membawa berkas yang diperlukan,” imbuh orang kepercayaan Yenny Wahid ini.(dbs/spr)
|
