Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Hukum Adat
PEMDA FAK-FAK: Mari Bekerjasama Namun Hormati Hukum Adat Kami
Wednesday 07 Mar 2012 01:02:58

Bupati-Fak-Fak-ditemani-Wakil-BP-Migas-dan-Sejumlah KKKS di Kantor Pemda Kab.Fak-Fak (Foto: Humas Pemda-Fak-Fak)
PAPUA BARAT (BeritaHUKUM.com) - Pemerintah Daerah (Pemda) Fak-Fak meminta Kontraktor Karya Kerja Sama (KKKS) dapat menerima dan menghormati hukum adat yang berlaku di Kabupaten Fak-Fak. Selain itu Pemda juga mengharapkan dibukanya kesempatan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat asli Fak-Fak guna mendapatkan kesempatan hidup lebih layak. Kontraktor diharapkan agar mau bekerja sama secara transparan dengan Pemerintah daerah.

Keinginan ini disampaikan Bupati Fak-fak, Mohamad Uswanas, Kamis (1/3) melalui pernyataan resmi Pemda Fak-fak yang diterima BeritaHUKUM.com. Sebelumnya telah dilakukan kunjungan oleh sejumlah kontraktor yang dipimpin Kepala Kantor Penghubung BPMigas untuk wilayah Papua dan Maluku, Muhammad Nurhuda, pada akhir Februari lalu di sejumlah wilayah kabupaten Fak-fak.

“Kami bisa dan mampu untuk bekerjasama dengan sejumlah KKSS. Masyarakat Fak-fak menerima adanya pembangunan. Namun kami minta agar kontraktor juga dapat menghormati hukum adat yang berlaku di tanah Papua Barat. Selain itu kerjasama yang diinginkan memudahkan warga dapat turut bekerja didalamnya selain adanya trasnparansi kerjasama,” papar Uswanas.

Adapun menanggapi pernyataan Bupati Fak-fak tersebut, kepala kantor BP Migas wilayah Papua dan Maluku Muhammad Nurhuda sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Fak-Fak. Menurutnya, kehadiran Kontraktor KKS memang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut.

Perwakilan dari enam kontraktor KKS yang beroperasi di Kabupaten Fak-fak, yaitu Genting Oil Kasuri, Hess (Indonesia Semai V) Ltd, Chevron West Papua, Suma Sarana (Semai III), Murphy Semail Oil Co. Ltd (Semai II) dan Eni Arguni.

Hukum Adat di Tanah Papua Barat
Hukum adat di tanah Papua masuk di dalam Undang-undang No 21 Tahun 2001, mengenai otonomi Propinsi Papua. Secara devinisinya, Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis namun hidup dan digunakan dalam masyarakat adat. Yang mengatur, mengikat dan dipertahankan. Jika dilanggar akan dikenakan sanksi. Lingkup Hukum Adat di Papua adalah Tanah, Hutan dan Air dan biasa diaktualkan melalui tradisi Kesenian maupun Budaya. (boy)


 
Berita Terkait Hukum Adat
 
• Undang-undang Harus Akui Hak Masyarakat Adat
 
• MK: Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Tidak Ada Relevansinya dengan Penentuan Dapil
 
• Penguasaan Hutan oleh Negara Harus Memperhatikan Hak Masyarakat Hukum Adat
 
• PEMDA FAK-FAK: Mari Bekerjasama Namun Hormati Hukum Adat Kami
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]