Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PDIP
PDIP Siap Laporkan Penyebar Transkrip Mega-Basrief
Thursday 19 Jun 2014 19:36:03

Ilustrasi. Trimedya Panjaitan, Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perundang-Undangan,(Foto: BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan melaporkan kasus diedarkannya trankrip percakapan Megawati Soekarnoputri dan Basrief Arief ke Kepolisian, setelah beberapa waktu lalu melaporkan kasus kampanye hitam iklan kematian (RIP) Jokowi.

"Kami akan melaporkan kembali ke polisian dan sedang kami dalami laporan itu," kata Trimedya Panjaitan, Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perundang-Undangan, di Jakarta, Rabu (18/6).

Selain itu, Trimedia juga berharap Jaksa Agung Basrief Arief juga melaporkan kasus ini ke Kepolisian, karena telah mencemarkan nama baiknya selaku Jaksa Agung Republik Indonesia.

"Kami berharap Pak Jaksa Agung juga melaporkan itu, karena mencermarkan nama baik. Dia orang nomor satu di Kejaksaan, namanya jadi tercoreng," harapnya.

Basrief Arief sendiri mengaku telah melayangkan surat kepada Kapolri untuk mengusut beberapa pencatutan namanya, yakni pemanggilan kepada Jokowi untuk diperiksa sebagai Saksi korupsi Bus TransJakarta, surat perintah tak memeriksa Jokowi, dan terkahir transkrip percakapan dengan Megawati.

"Tadi JA (jaksa agung-Red.) sudah menyampaikan surat menyurat. Sebelum ini (transkrip percakapan-Red.), sudah disampaikan kepada kapolri untuk penyelidikan, kalau perlu ditemukan siapa pelakunya," tandas Tony Tribagus Spontana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

Tony mengatakan, upaya finah dengan menyebarkan transkrip bodong terhadap pimpinan Kejaksaan Agung ini bukan kali pertama, karena sebelumnya juga ada pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan Basrief.

"Jadi ini bukan yang pertama dan terakhir. Mungkin kita tahu yang pertama soal surat menyurat itu, yang dikatakan JA atau jajaran Jampidsus telah melayangkan surat panggilan ke Jokowi," ungkap Tony.(gatra/iwan/tian/bhc/sya)


 
Berita Terkait PDIP
 
• Perbandingan oposisi era SBY vs Jokowi vs Prabowo, saat ini PDIP tegaskan sebagai partai penyeimbang
 
• Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
 
• PDIP: Pangkalan militer asing bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan RI
 
• Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
 
• Pengamat: Megawati Tak Gentar, Anggap Kasus Hasto Kristiyanto Cuma Angin Sepoi-sepoi, Bukan Badai
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]