Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu 2014
PAN Tepis Klaim PDIP Soal Gabung Koalisi Jokowi-JK
Saturday 23 Aug 2014 21:25:54

Ilustrasi. Ribuan massa pendukung Tim Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta di Bunderan Patung Kuda, Medan Merdeka Jakarta, saat Hakim Konstitusi bersidang untuk keputusan gugatan kecurangan Pilpres 2014 di MK, Kamis (21/8).(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - PDI Perjuangan (PDIP) mengklaim Partai Amanat Nasional (PAN) bersedia untuk bergabung bersama koalisi Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Ketika dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum PAN, Drajad Wibowo secara tegas menepis kabar soal kesiapan partainya untuk masuk ke koalisi Jokowi-JK.

"Komunikasi secara organisasi tidak, komunikasi secara individu itu saya tidak tahu. Mungkin silahkan tanyakan ke yang mengklaim saja," kata Drajad, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/8).

Selain itu, Drajad juga sama sekali tidak mengetahui terkait adanya komunikasi secara individu antara Jokowi dengan eliet PAN. Menurutnya, sejauh ini tidak ada pembahasan di internal PAN untuk keluar dari koalisi permanen Merah Putih.

"Mas Jokowi mengatakan seperti itu, saya tidak tahu siapa yang menjalin komunikasi," tegas Drajad.

Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) mengklaim Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan siap untuk bergabung bersama koalisi Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Ketua DPP Bidang Politik, Puan Maharani mengatakan, PDIP melihat bahwa Demokrat dan PAN tanpa banyak kendala untuk bergabung di pemerintahan Jokowi-JK nanti.

"Demokrat dan PAN yang siap bersama kami, karena selama ini tidak ada masalah dengan kami. Karena mereka bisa mengatakan mendukung Jokowi-JK," kata Puan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/8).

Sementara, sebelumnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa membantah pernyataan Joko Widodo atau Jokowi yang mengatakan bahwa PAN akan merapat ke Koalisi Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Pasalnya, usai putusan MK ini Koalisi Merah Putih menegaskan solid berada di luar pemerintahan.

"Merapat itu statement siapa? Tidak perlu dijelaskan lagi, Pak Idrus kan sudah bacakan dan jelaskan," ujar Hatta saat berada di Jakarta Pusat, Kamis (21/8) malam kemarin.

Sebelumnya petinggi Koalisi Merah Putih yang juga Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham menyatakan bahwa Koalisi Merah Putih tetap solid berada di luar pemerintahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Prabowo-Hatta secara keseluruhan.

Hatta kembali menegaskan bahwa dengan statement Idrus Marham, posisi partai koalisi merah putih tidak ada yang berubah. "Koalisi merah putih akan menempati posisinya masing-masing," katanya.

Seperti diketahui sebelumnya Jokowi menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada partai yang bergabung mendukungnya, yaitu Demokrat dan PAN.(ton/inilah/bhc/sya)


 
Berita Terkait Pemilu 2014
 
Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
 
3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
 
Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
 
NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
 
Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]