Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Partai PAN
PAN Laporkan Bawaslu ke DKPP
Tuesday 16 Jul 2013 19:28:22

Tim advokasi Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya melaporkan pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).(Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim advokasi Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya melaporkan pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lantaran institusi pengawas itu diduga melanggar kode etik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memutuskan proses sidang gugatan sengketa pemilu.

"Kami laporkan pimpinan Bawaslu yang diduga telah bertindak curang. Yang akibatkan Selviana Sofyan Hosen tidak bisa tunjukan ijazah kelulusan," ujar Tim Advokat PAN, Didi Supriyanto di Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).

Sebab, berdasarkan bukti yang dipegang pihaknya. Selviana sudah memberikan keterangan ijazah dan diperkuat dengan saksi dan keterangan dari pihak Kepolisian serta Depdikbud yang mengeluarkan surat keterangan lulus.

"Dan Bawaslu menyatakan bahwa ibu Selvi penuhi syarat, sebagaimana diatur dalam UU pemilu," terangnya.

Selviana menempuh pendidikan setingkat SLTA di Institute Le Manoir, Bern Swiss dan lulus tahun 1969. "Namun ijasahnya hilang dan sekolahnya tutup tahun 1993. Sebagai pengganti, Kemendikbud melalui Ditjen Pendidikan Menengah memberikan surat keterangan yang digunakan sebagai surat keterangan bahwa Selviana sudah lulus sekolah SLTA di Swiss, ini juga diperkuat oleh KBRI yang memberikan bukti sekolah tersebut memang ada. tetapi, dirinya tidak boleh mencalonkan diri," ungkap Didi.

Atas laporan tersebut, dirinya berharap, keputusan Bawaslu dapat di eksaminasi oleh DKPP yang dianggap cacat hukum.

Selain itu, Didi juga berencana akan melaporkan ke pihak lain. Seperti Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA) dan juga Kepolisian.

"Kami minta DKPP eksaminasi keputusan Bawaslu. Karena dianggap sebagai keputusan yang cacat hukum. Kami sedang rencanakan akan laporkan pada lembaga-lembaga negara lain. Mungkin pada KY, MA atau juga pada Polisi," tegasnya.(bhc/riz)


 
Berita Terkait Partai PAN
 
• Ketimpangan Lahan Harus Dijawab Pemerintah
 
• Amanat Merah Putih Galang Aksi Tanda Tangan Darat dan Udara di 34 Provinsi
 
• Rakernas PAN Satu Visi Kebangsaan dengan Gerindra
 
• Bertemu Presiden SBY, Hatta Rajasa Ijin Pengunduran Diri
 
• Niat Membangun Desa Yusuf Wibisono Caleg PAN DPR RI Nomer 1 Dapil Jateng V
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]