Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Ijazah Palsu
PAMI Kembali Demo Tuntut Gelar Doktor Rektor UNIMA Dicabut
2019-11-22 10:06:09

Tampak saat massa PAMI menggelar aksi Demo.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kembali didemo massa dari Pelopor Angkatan Muda Indonesia atau PAMI. Demo PAMI kali ini menuntut Mendikbud Nadiem Makarim mencabut penyetaraan ijazah doctor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan guru besar yang disandang rektor Universitas Negeri Manado Julyeta Paulina Amelia Runtuwene.

Ketua Umum PAMI Romy Fredi John Rumengan, dalam orasinya, mengultimatum Mendikbud agar segera mencopot Rektor UNIMA karena diduga berijazah palsu. Rumengan menegaskan, Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sudah sangat jelas meminta Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi yang ketika itu dijabat Muhamad Nazir untuk segera membatalkan penyetaraan ijazah doctor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar yang diperoleh Julyeta Paulina Amelia Runtuwene.

"Kami yakin menteri Nadiem mampu bersikap tegas dan melaksanakan rekomendasi ORI dan segera mencopot jabatan Rektor UNIMA agar dunia pendidikan tidak dikotori oleh praktek maladministrasi," ujar Rumengan, saat aksi unjuk rasa di depan kantor Kemendikbud RI di Jakarta, (21/11) siang.

Rumengan juga menuding Dirjen Dikti Ali Gufron diduga memanipulasi surat rekomendasi ORI nomor 0001/REK/0834.2016/V/2018 tangal 31 Mei 2018, sehingga menteri tidak berani mencopot rektor UNIMA. Dan bahkan, lanjut Rumengan, pihak ORI akhirnya menyurat ke Presiden Joko Widodo karena rekomendasinya tidak digubris Menrsitek Dikti M Nazir.

"Ini sungguh memprihatikan atas kejadian pertama kali di negeri ini ada rekomendasi sebuah lembaga negara sekelas ORI dilecehkan begitu saja oleh kementrian tanpa ada pejelasan, bahkan surat ORI ke presiden pun tidak ada tangapan," ungkapnya.

Menanggapi aksi unjuk rasa dari PAMI, pihak Kemdikbud melalui bagian Tata Usaha yang menerima perwakilan pendemo memastikan bahwa aspirasi dan tuntutan PAMI akan disampaikan langsung ke Menteri Nadiem Makarim dan juga melalui email menteri.(bh/hgm)


 
Berita Terkait Ijazah Palsu
 
Sanksi Pidana Dihapus, Komisi X DPR Khawatir Ijazah Palsu Kembali Marak
 
PAMI Kembali Demo Tuntut Gelar Doktor Rektor UNIMA Dicabut
 
Ketum PAMI Somasi Menristek Dikti Terkait Kasus Ijazah Rektor UNIMA
 
Demo ke Ombusdman dan Menristekdikti, AMPPS Menuntut Pemberhentian Rektor UNIMA
 
'Selain Kasus Puisi, Polri Punya Utang Kasus Ijazah Palsu Sukmawati'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]