JAKARTA, Berita HUKUM - Menutup tahun 2012 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani sejumlah Peraturan Pemerintah tentang penambahan penyertaan modal negara kepada sejumlah BUMN, di antaranya PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT PAL, PT Garam, Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (DI).
PT Askrindo sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Desember 2012, mendapatkan tambahan modal negara sebesar Rp 831 miliar. Tambahan modal negara ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.
“Penambahan modal PT Askrindo untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha,” bunyi diktum menimbang PP tersebut.
BUMN lain yang juga mendapatkan tambahan penyertaan modal negara adalah:
1. Perum Jaminan Kredit Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012 memperoleh tambahan penyertaan modal negara sebesar Rp 1,169 triliun, yang dananya bersumber dari APBN 2012.
2. PT PAL memperoleh tambahan penyertaan modal negara Rp 600 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012.
3. PT Pindad sebesar Rp 2 triliun dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012.
4. PT Industri Kapal Indonesia memperoleh Rp 200 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012.
5. PT Garam memperoleh Rp 100 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012
6. PT DI sebesar Rp 400 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2012 tertanggal 28 Desember 2012.
Adapun PT DAMRI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2012 tertanggal 27 Desember 2012 memperoleh tambahan penyertaan modal negara sebesar Rp 11,048 miliar. Namun tambahan penyertaan modal negara bukan berupa uang tunai sebagai BUMN-BUMN lainnya, tambahan modal negara kepada PT DAMRI dalam bentuk pengalihan barang milik Kementerian Perhubungan berupa 37 unit bus Hyundai HD Mighty 136-B yang pengadaannya bersumber dari APBN 2010.(es/skb/bhc/opn) |
