Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Papua
Otsus Papua Plus Harus Dijadikan Prioritas
Tuesday 10 Feb 2015 13:09:53

Ilustrasi. Sidang Paripurna.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Baleg dari fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan bahwa, Otsus Papua Plus sangat penting dan mendesak diterapkan bagi Masyarakat Papua. Karena itu, harus mendapatkan kajian yang serius dan dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas tahun ini.

”Kalau disetujui masuk Prolegnas tentunya lebih baik,” ujar Yandri, dihadapan Rapat Paripurna DPR, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Gedung DPR, Senin, (9/2).

Hal senada disampaikan oleh Wilem Wandik dari Fraksi P-PD, dirinya meminta DPR lebih melihat persoalan Papua secara lebih serius.

"Ini kita bicara soal keutuhan NKRI dan eksistensi NKRI, ini diusung oleh Pemerintah daerah Papua dan saya sebagai Dapil dari Papua meminta RUU Otsus Papua dimasukkan dalam Prolegnas," tegasnya.

Tercatat 37 RUU menjadi prioritas pada tahun 2015. yang terdiri atas 26 RUU usulan DPR, 10 RUU diusulkan pemerintah, dan 1 RUU merupakan usulan DPD.

Sebelum pengesahan prolegnas, terdapat beberapa catatan dari semua Fraksi. Secara garis besar, mereka menginginkan agar RUU tentang tembakau, kebudayaan, pekerja rumah tangga (PRT), keadilan dan kesetaraan gender KKG, serta tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua dapat dimasukkan dalam agenda prolegnas.(Sugeng/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait Papua
 
• TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang
 
• Pemilik dan Masyarakat Papua Geruduk Kementerian LHK, Desak Menteri Usut Indikasi Mafia Tanah dan Hutan Adat di Jayapura Selatan
 
• Kejati Pabar Penjarakan SA Mantan Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Papua
 
• Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam
 
• Pelinus Balinal Sebut Keamanan, Perdamaian dan Persatuan sebagai Prioritas di Kabupaten Puncak
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]