JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB), Markoni Koto menyarankan, agar perkara yang menjerat Penyidik KPK Novel Baswedan diselesai di Pengadilan.
Sebab akan memberikan pelajaran bagi masyarakat bahwa hukum adalah panglima. "Karena hukum harus ditegakkan tidak ada intervensi hukum oleh siapapun termasuk presiden sekalipun," ujar Markoni kepada wartawan, Jakarta, Minggu (7/2).
Sehingga, Markoni berpendapat, bahwa selama ini ada upaya KPK yang selalu mengimunisasi anggotanya yang terjerat hukum.
"Kalau seperti ini penegakan hukum di Republik ini tentu tidak memberikan pelajaran hukum yang baik terhadap rakyat Indonesia. Kenapa di KPK seolah-olah ada anggotanya impunitas terhadap hukum?" tanya Markoni.
Dirinya pun berpendapat, dengan masuknya perkara Novel di Pengadilan masyarakat bisa menilai siapa sebenarnya yang salah.
"Untuk itu kami mendorong persoalan hukum harus diselesaikan di pengadilan, supaya masyarakat tahu bersalah atau tidaknya yang bersangkutan," tegasnya.(bh/mkb) |
