JAKARTA, Berita HUKUM - Di era kemajuan teknologi sedemikian pesat kini, beberapa daerah perbatasan diharapkan dapat menikmati informasi berita berkualitas bukanlah menjadi hambatan. Terlebih lagi pasca reformasi yang hampir menjelang 20 tahun di Indonesia, tentunya pertumbuhan pers sangat pesat. Dalam hal ini, kompetensi wartawan di daerah perbatasan sangat penting, bahkan perlu ditingkatkan.
Namun, permasalahan yang terjadi ialah konten pemberitaan berkualitas, terkadang kurang diperhatikan, ujar Adi Lazuardi, Wartawan Senior Antara, saat diskusi publik yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertajuk,"Optimalisasi Kompetensi Wartawan dalam Pemberitaan Pembangunan Daerah Perbatasan dalam Rangka Meningkatkan Nasionalisme," pada Rabu (27/12) di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat.
"Perlu ditingkatkan kompetensi wartawan di daerah. Uji kompetensi yang dilakukan oleh dewan pers sebaiknya difokuskan khusus bagi wartawan yang bertugas di daerah, terutama perbatasan," kata Adi.
Sejalan dan sangat penting dilakukan di daerah untuk mendukung program Presiden Jokowi mengembangkan daerah perbatasan.
"Apa yang dilakukan Malaysia terkait pemberitaannya positif membuat kemajuan bagi negara. Namun, anehnya di Indonesia seringkali dinilai tidak layak naik berita saat ada bahan pemberitaannya yang baik. Padahal pentingnya berita positif tentang perbatasan dapat mengedukasi," imbuhnya.
Hal senada dikemukakan Mukhlis Yusuf, Pokja Revolusi Mental. Menurutnya, informasi yang tidak benar ketika diberitakan terus menerus maka sering dianggap sebagai kebenaran.
"Daerah yang sedang melakukan pembenahan harus diberitakan secara riil karena kebohongan terorganisir bakal mengalahkan kebenaran," ungkapnya.
Sementara, Robert Simbolon, Deputi I Badan Nanional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengemukakan turut sangat apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi."Dan kesungguhan masyarakat kawasan perbatasan untuk membangun daerah dan dirinya sendiri setelah sempat sekian lama terpinggirkan atau termarjinalkan oleh sistem pembangunan di Indonesia," ulasnya.
Dari sisi pemerintah, sambung Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara itu menjelaskan bahwa melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini, dibutuhkan kerjasama yang baik dengan dunia pers.
"Namun demikian, pihak pers duluan yang harus tahu apa kendala yang dihadapi oleh pers itu sendiri di perbatasan. Bagi kami tidak pernah terganggu dengan pemberitaan-pemberitaan di daerah perbatasan sepanjang beritanya valid," tutupnya.(bh/mnd) |
