Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Ombudsman
Ombudsman Mediasi Warga Kembangan dengan Pemprov DKI
Wednesday 11 Mar 2015 04:34:10

Ombudsman Budi Santoso memimpin mediasi warga Kembangan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.(Foto: Humas Ombudsman)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ombudsman Republik Indonesia menggelar mediasi antara Warga RT 11 Kembangan Jakarta Barat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dugaan tidak kompetennya Dinas Tata Ruang Prov DKI Jakarta, dalam menindaklanjuti penolakan terhadap rencana pembangunan Apartemen Aerium, di dalam Perumahan Permata Buana, Jakarta Barat pada, Selasa (10/3).

Dalam mediasi tersebut Ombudsman mengundang Gubernur DKI, Walikota Jakarta Barat, Kepala Dinas BLPHD Provinsi DKI, Kepala Dinas Penataan Kota Prov DKI, Kepala Dinas PTSP Provinsi DKI Jakarta, Direksi PT Kembangan Permai Development serta pelapor. Ombudsman Penyelesaian Laporan Budi Santoso memimpin langsung proses mediasi.

“Pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan dan mencatat komitmen dari terlapor kepada pelapor,” ujar Budi Santoso.

Pertemuan ini sebagai upaya tindak lanjut atas pertemuan Ombudsman Republik Indonesia dengan jajaran pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 November 2014 dan 25 Februari 2015, terkait laporan/pengaduan dari perwakilan warga RW 11, Perumahan Taman Permata Buana, Kembangan , Jakarta Barat.(obds/bhc/sya)


 
Berita Terkait Ombudsman
 
Menguji Tugas dan Kewenangan Ombudsman
 
Sidak Satpas SIM di Depok, Ombudsman: Terkait Laporan Masyarakat
 
Raih Penghargaan Ombudsman, Satlantas Polres Metro Bekasi Kota: Berkah dari Allah atas Kerja Keras Kami
 
Legislator Minta Ombudsman Pro Aktif Awasi Perilaku Penyelenggara Negara
 
Diduga Maladministrasi, Walikota Tangsel Airin Dilaporkan ke Ombudsman
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]