Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kejaksaan Agung
Oknum Berulah, Kejaksaan Agung Diserbu Pendemo
Monday 21 Apr 2014 14:55:54

Ilustrasi. Demonstran di depan gedung Kejaksaan Agung RI.(Foto: BH/opn)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung (Kejagung) di demo oleh LSM GMBI (Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) terkait mengadukan oknum Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Bekasi, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan dimungkinkan juga ada keterlibatan oknum Kejaksaan Agung, yang patut di duga akan menghentikan perkara tersangka Adang E Bunyamin.

Kasus tersangka Adang E Bunyamin saat ini sudah lengkap (P-21), dan telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap dua) pada 1 April 2014 dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi. Ironisnya, tersangka saat ini tidak di tahan oleh Kejari Bekasi dan perkaranya hingga saat ini belum dilimpahkan ke pengadilan.

Kuasa Hukum Korban, Zaini Mustofa menyatakan bahwa karena merasa tidak ditahan dan berada di atas angin, tersangka Adang "bernyanyi".

"Tidak ada yang bisa memenjarakan dirinya, karena jaksa yang menangani perkaranya telah di atur, dan pada 10 April 2014 Kejari Bekasi dan Kejati Jabar akan melakukan expos untuk menghentikan perkara tersebut," ujarnya diantara pendemo Senin, (21/4) di depan Kejagung.

Lebih lanjut, Zaini menyatakan Kejati Jabar membenarkan akan dilakukan expos perkara tersangka Adang Bunyamin, untuk menentukan perkara dilanjutkan atau dihentikan. Selain itu tersangka memperlihatkan telah ada kongkalikong atau main mata antara tersangka Adang dengan Kejari Bekasi dan Kejati Jabar.

"Sebenarnya Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum Kejagung) telah mengeluarkan petunjuk yang jelas, bahwa perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P-21) harus di limpahkan ke Pengadilan Negeri (Vide Surat Edaran No.2909/E/EJP/09/2013 tanggal 30 September 2013). Akan tetapi dalam hal ini Kejaksaan akan menghentikan kasusnya," ujar Zaini.

Menurut Zaini, perbuatan oknum Kejari Bekasi dan Kejati Jabar yang melakukan expos terhadap perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P-21) merupakan tindakan/perbuatan melawan hukum yang dapat mencoreng institusi Kejaksaan. Sehingga pejabat yang terlibat dalam expos harus di pecat dengan tidak hormat, tegasnya.

Untuk diketahui Kasus itu bermula dari pembangunan Reitaining Waill di pinggir sungai, yang mengakibatkan bangunan rusak dan retak. Diketahui, tersangka H. Adang Bunyamin membangun rumah sekitar bulan September 2012. Tanpa maksud yang jelas, Adang Bunyamin merusak dan menghancurkan dua bangunan yang ada di kanan kiri lokasi pembangunan rumahnya. Dua bangunan rumah yang dirusak tersebut adalah milik Abdullah Aviv dan Heru Baruna.

"Kami meminta kepada Kepala Kejari Bekasi untuk segera menangkap dan menahan tersangka Adang E Bunyamin dalam pengrusakan rumah warga, serta segera melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri (PN Bekasi) dalam waktu sesingkat-singkatnya," cetus Zaini kesal.(bhc/coy)


 
Berita Terkait Kejaksaan Agung
 
• Jaksa Agung Himbau Staf Ahli Memantau Perkembangan dan Perubahan KUHP atau KUHAP
 
• Amir Yanto Jadi Jamintel Gantikan Sunarta yang Menjadi Wakil Jaksa Agung
 
• Wakil Jaksa Agung Apresiasi Kejati Kalbar Terkait Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
 
• Ini Tujuan Wakil Jaksa Agung Berkunjung ke Riau
 
• Ini Penjelasan Wakil Jaksa Agung Terkait Undangan Konperensi Pers DPP PEKAT IB
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]