JAKARTA, Berita HUKUM - Maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden 2014, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa menjual Reformasi Gelombang II.
Dimana, Hatta menyerukan reformasi di bidang ekonomi. Agar terciptanya kesejateraan.
"Karena demokrasi politik sekarang menjadi liberal. Yang justru membuat oligarki pemilik modal. Oligarki ini justru berbalik menyerang demokrasi, Oligarki menginvasi demokrasi," katanya saat diskusi yang bertema "Dari Reformasi Politik ke Reformasi Ekonomi" yang digelar di DPP PAN, Jakarta, Senin (27/5) malam.
Lebih lanjut, Hatta yang saat ini menjabat, Menko Perekonomian mengatakan, akibat adanya oligarki terjadilah akumulasi modal pada sebagian kecil kelompok masyarakat di Indonesia. Kelompok kelas atas ini ekselerasi penambahan modalnya berjalan sangat cepat ketimbang mayoritas rakyat Indonesia lainnya.
Sehingga, dirinya mengklaim ingin keadaan seperti itu berubah karena justru membuat kesenjangan pendapatan di Indonesia makin lebar. Rasio di Indonesia sekarang mencapai 0,41 persen.
"Karena itu gerakan Reformasi Pembangunan II harus berjalan. Dan gerakan ini, bisa diartikan sebagai reformasi ekonomi yang menyejahterakan," ungkapnya.
Secara khusus, Hatta menyebut reformasi pembangunan harus terfokus pada reformasi agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Berikutnya baru politik kesejahteraan, budaya kesejahteraan, dan ketahanan kesejahteraan.
Sekedar informasi, pada bulan September survei Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 29,13 juta orang.
Yang terdiri, 15,833 juta berada di Jawa. Dimana, 7,119 juta berada di kota, sementara 8,703 berada di desa.
Sementara, Sumatra memiliki jumlah penduduk miskin 6,177 juta jiwa. Sedangkan, tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah, koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian.(bhc/riz) |
