Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu 2014
Nurul Arifin: Kartu Sehat, Kebohongan Besar Jokowi
Monday 16 Jun 2014 17:43:13

Politisi Gokar Nurul Arifin (Foto: nurularifin.com)
JAKARTA, Berita HUKUM - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Nurul Arifin, melontarkan kritik untuk calon presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penampilannya dalam debat capres yang berlangsung pada Minggu (15/6) malam. Menurut Nurul, sepanjang debat, Jokowi hanya sibuk pencitraan dan mengusung program yang tak jelas.

Nurul menjelaskan, selain sibuk dengan pencitraan, Jokowi juga membohongi publik dengan mengusung program Kartu Indonesia Sehat. Pasalnya, program unggulan Jokowi itu telah dijamin dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kartu sehat itu kebohongan besar Jokowi karena sudah jadi dalam bentuk BPJS. Kok tega-teganya membajak karya parlemen dan pemerintah?" kata Nurul pada Minggu malam.

Anggota Komisi II DPR itu menegaskan, negara saat ini telah menanggung biaya kesehatan rakyat miskin. Dengan begitu, ia menganggap program Kartu Indonesia Sehat yang dibanggakan Jokowi menjadi tak relevan.

Selain itu, kata dia, tak ada hal istimewa dari Kartu Indonesia Pintar yang diusung Jokowi. Alasannya, program pendidikan gratis 12 tahun merupakan hal biasa dan telah mulai dirintis oleh pemerintahan sebelumnya.

"Bungkusnya saja yang dibikin beda. Atau sekalian saja suruh bikin kartu kredit, bagikan buat belanja gratis ke rakyat," ujarnya.

Sebaliknya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menilai, Prabowo Subianto tampil lebih baik, lebih tegas, dan lebih jujur. Bahkan saat ditanya mengenai program Rp 1 miliar untuk tiap desa, Prabowo mampu memberi jawaban yang jelas, dan tidak asal memberikan klaim.

"Penampilan Prabowo memperlihatkan kualitas capres yang tegas, jujur, dan tidak menggunakan kosmetik pencitraan. Ini waktunya bangsa menentukan siapa sesungguhnya yang layak jadi pemimpin," pungkasnya.

Setelah debat kedua ini, masih tersisa tiga debat yang akan kembali mempertemukan Jokowi dan Prabowo, Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa, serta debat terakhir antarpasangan. Debat ketiga akan digelar pada 22 Juni 2014 dengan topik "Politik Internal dan Ketahanan Nasional".

Debat cawapres keempat akan dilaksanakan pada 29 Juni 2014 dengan tema "Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek". Adapun debat terakhir antarpasangan pada 5 Juli 2014 dengan topik "Pangan, Energi, dan Lingkungan".(indra/ana/kompas/bhc/sya)


 
Berita Terkait Pemilu 2014
 
• Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
 
• 3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
 
• Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
 
• NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
 
• Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]