Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
KDRT
Neta S Pane: Tersangka KDRT Phaidon Lumbantoruan Harus Dihadirkan Paksa ke Pengadilan
2016-10-08 03:43:39

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan tersangka Phaidon Lumbantoruan yang ditangani Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur, sudah dinyatakan lengkap (P21). Tapi sayangnya, sudah cukup lama penyidik belum mampu menghadirkan tersangka untuk diserahkan ke Pengadilan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak agar Mabes Polri serius memperhatikan kinerja jajarannya. Ia mengatakan, Polsek Duren Sawit harusnya bisa bekerja cepat, efektif, dan efisien. Agar segera tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.

"Jika tersangka tidak bisa dihadirkan untuk diserahkan ke kejaksaan, tentu tugas polisi menghadirkannya secara paksa," tegas Neta Pane, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/10).

Jika tersangka melarikan diri, sambung Neta Pane, Polisi bisa mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Phaidon Lumbantoruan. "Sehingga kasusnya ada kejelasan dan bisa segera dituntaskan," tegasnya.

Di sisi lain, menurut Neta Pane, jika keluarga korban merasa dipermainkan oleh polisi dengan adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu yang menjadi backing tersangka, pihak korban bisa segera mengadukannya ke Propam Polri atau ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Oleh karena itu, IPW berharap Polsek Duren Sawit mampu bekerja profesional. Sebab, kasus ini hanya kasus kecil yang tidak perlu berlarut-larut dalam penuntasannya. "Tugas kecil saja lama sekali dituntaskan. Padahal masih banyak tugas besar yang harus dituntaskan polisi," pungkas Neta Pane.

Sebelumnya, tersangka Phaidon Lumbantoruan sudah dua kali tidak hadir dalam memenuhi panggilan penyidik Polres Pondok Bambu untuk dihadapkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yakni pada 24 Agustus 2016 dan 16 Mei 2016 lalu. Yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sedang keluar kota, dan karena sakit.

Kendati demikian, penyidik berjanji akan melayangkan surat perintah untuk membawa tersangka Phaidon kepada JPU. Tapi sampai kini belum ada kejelasan kapan Polsek Duren Sawit akan menghadirkan tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.(bh/yun)


 
Berita Terkait KDRT
 
• Legislator Minta Kepolisian Jeli Terapkan UU KDRT Agar Tak Salah Tentukan Pelaku dan Korban
 
• Penyidik Polsek Kembangan Dipropamkan terkait BAP Kasus KDRT Klien O.C Kaligis yang Tiba-tiba P21
 
• Oknum Anggota Ditresnarkoba Diperiksa Propam terkait Dugaan KDRT dan Kode Etik
 
• Dokter KDRT Tembak Mati Istri, Muslim Ayub: Jatuhi Hukuman Maksimal
 
• Neta S Pane: Tersangka KDRT Phaidon Lumbantoruan Harus Dihadirkan Paksa ke Pengadilan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]