Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Hizbut Tahrir
Muslimah HTI Didepan Istana Negara, Hentikan Serangan terhadap Syariah
Monday 09 Mar 2015 14:13:58

Tampak Aksi Damai dari para Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia di depan Istana Negara di Jakarta pada, Minggu (8/3).(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi damai dari para Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (Muslimah HTI) di depan Istana Negara yang berjumlah tiga ratusan massa aksi dengan menyerukan untuk segera mengakhiri seluruh bentuk serangan terhadap syariah, dengan penerapan Islam yang Khaffah pada, Minggu (8/3) sekitar pukul 14.15 WIB, Aksi berlangsung unjuk rasa ini dalam rangka memperingati Hari Perempuan internasional.

Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia dengan koorlap Iffah Ainur Rochmah sebagai juru bicara Muslimah HTI di depan istana negara di Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, dalam aksi bersama para anggota Muslimah HTI tampak dengan membawa; Spanduk dan poster "Islam: Perempuan adalah ibu dan manager rumah suami, perempuan kehormatan yang wajib di jaga", "Neolib Gagal Sejahterakan Perempuan", "Perempuan Mulia dalam Khilafah", "Perempuan Indonesia Butuh Kkhilafah, Bukan Demokrasi", "Perempuan Sejahtera dalam Khilafah", Feminisme Mencabut Fitrah Perempuan", "The Women is a Mother and Manager House Hold, She is Honour Obligate to be Protected". Bendera-bendera hitam dan bendera putih bertuliskan lafadz kalimah syahadat serta mobil Komando dengan sound system dengan pernyataan sikap Muslimah HTI;

Sebagai kontribusi nyata dalam menjaga islam dan umatnya, muslimah HTI menyatakan;

a. Penerapan syariat Islam Kaffah adalah kewajiban setiap muslim. Hukum syariat tidak layak di evaluasi dengan standar hak azasi manusia ( HAM) dan nilai kebebasan. Karenanya, kaum muslimin jangan bersikap reaktif dan lemah dengan mengambil pandangan menyesatkan yang menyelaraskan hukum syariat yang mulia dengan standar HAM yang sekuler.

b. Salah satu serangan terhadap syariat islam adalah melalui fakta penerapan Perda Syariah dan Qanun Aceh. Para aktifis liberal menggugat ratusan Perda dan Qanun syariah yang disebut diskriminatif terhadap perempuan. Pahamilah bahwa Perda syariah dan Qanun Aceh bukanlah penerapan yang ideal !. Sadarilah penerapannya yang parsial dan dibatasi pada sekup lokal, serta dikungkung oleh sistem hukum negara sekuler demokrasi dan tata nilai liberal justru menjadi amunisi efektif bagi pembenci syariat untuk menyerang syariah, akibat ketidak sempurnaan penerapannya.

c. Allah memerintahkan menjadikan syariat sebagai tuntutan hidup, sekaligus mewajibkan mengadopsi metode penerapannya dalam wadah negara khilafah yang akan mewujudkan seluruh maqashid syariah, menampakkan keagungan penerapannya hingga mampu mewujudkan rahmatan lilalamin.

Dalam aksi kali ini, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia menuntut kepada pemerintah untuk segera berjuang menegakkan khilafah islamiyah yang terbukti telah mewujudkan kehormatan, kemuliaan dan kesejahteraan bagi kaum perempuan. Aksi berlangsung dengan berorasi dan menggelar spanduk, poster ini dengan situasi kondusif, yang tampak tidak mendapat penjagaan yang ketat dari aparat keamanan.(bhc/mnd)


 
Berita Terkait Hizbut Tahrir
 
• Siapa yang Berkontribusi Positif Untuk Negara, HTI Atau Pemerintah?
 
• HTI: Penetapan Habib Rizieq sebagai Tersangka, Menunjukan Bukti Kriminalisasi Ulama
 
• Prof Dr Yusril sebagai Koordinator dari 1.000 Advokat Membela HTI
 
• Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Tegaskan Pembubaran HTI Tidak Tepat
 
• Pembubaran HTI Harus Berlandaskan Hukum
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]