Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Hizbut Tahrir
Muslimah HTI: Di Ambang Krisis Ekonomi 2015
Friday 18 Sep 2015 00:33:18

Tampak suasanan Diskusi Terbatas Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia dengan tema, 'Di Ambang Krisis Ekonomi 2015: Sebab, Dampak dan Solusinya bagi Perempuan dan Keluarga Indonesia' di Gren Alia, Cikini, Jakarta, Kamis (17/9).(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - DPP Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) melangsungkan diskusi terbatas dengan tema, "Di Ambang Krisis Ekonomi 2015: Sebab, Dampak dan Solusinya bagi Perempuan dan Keluarga Indonesia", Hal ini terkait dengan jelas kondisi ekonomi yang carut marut dengan semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika, dimana rupiah Rp. 14460 sudah melampui batas paling parah (Under Value).

Hal ini, terlebih lagi ini menambah berat bagi jutaan perempuan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak termasuk memberi asupan gizi bagi anak-anaknya. Dengan melambungnya harga kebutuhan hidup di tengah menurunnya daya beli masyarakat, dan kini terus meningkatnya pengangguran akibat PHK massal, jumlah pengangguran akibat PHK masal baik dari data Kemenaker yang berjumlah 30.000 pekerja, hingga 100.000 pekerja dari data Federasi Serikat Pekerja. Dari kondisi buruk ini menambah bukti cacatnya sistem ekonomi kapitalis yang diadopsi negeri ini.

Karena tidak memiliki mekanime distribusi yang adil dan ekonomi kapitalis juga yang telah memiskinkan puluhan juta rakyat termasuk perempuan Indonesia, sementara segelintir orang bergelimang kekayaan.

"Persoalan tersebut harus diselesaikan secara tuntas, karena Indonesia saat ini sudah menganut sistem ekonomi kapitalis, sehingga rakyat semakin sengsara dalam hal perekonomian," ujar Ratu Erma, selaku Ketua Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia saat berdiskusi dengan tema, di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (17/9).

"Perbaikan regulasi termasuk paket kebijakan ekonomi September (9/9) yang dicanangkan pemerintah untuk merespon kekacauan ekonomi tidak akan mampu mengatasi krisis. Kebijakan ini hanya memberikan obat bius bagi situasi ekonomi yang memburuk," imbuh Ratu Erma.

Dalam hal merespon kondisi tersebut Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia dalam konferensi persnya di hotel Gren Alia, Kamis (17/9) menyatakan sikap diantaranya ada 3 hal, yang meliputi sebagai berikut :

Pertama (1), Untuk mengakhiri krisis ekonomi yang melanda negeri ini adalah dengan meninggalkan sistem ekonomi kapitalis, yaitu dengan menghapus sektor non riil yang berupa riba, PT yang menerbitkan saham dan pasar modal serta menghentikan penggunaan uang kertas tanpa jaminan logam berharga.

Kedua(2), Sistem ekonomi Islam adalah satu-satunya pilihan untuk menata ekonomi bangsa. Selain berbasis ekonomi riil dari sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Sistem ini akan menghapus segala bentuk riba dan badan usaha yang akadnya tidak sesuai syariah seperti PT (Syirkah Musahamah) dan turunannya. Sistem ekonomi Islam akan memberlakukan mata uang berbasis emas dan perak (dinar-dirham) yang tidak bergantung pada mata uang lain, hingga bebas krisis moneter.

Dan yang ketiga (3), Khilafah Islam adalah satu-satunya sistem politik yang mampu menghadirkan kembali sistem ekonomi Islam, dimana Politik ekonomi Khilafah Islamiyah akan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar tiap individu rakyat, baik dari segi sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanna.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Hizbut Tahrir
 
• Siapa yang Berkontribusi Positif Untuk Negara, HTI Atau Pemerintah?
 
• HTI: Penetapan Habib Rizieq sebagai Tersangka, Menunjukan Bukti Kriminalisasi Ulama
 
• Prof Dr Yusril sebagai Koordinator dari 1.000 Advokat Membela HTI
 
• Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Tegaskan Pembubaran HTI Tidak Tepat
 
• Pembubaran HTI Harus Berlandaskan Hukum
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]