Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Kasus Dana APBD
Murdoko Jalani Sidang Vonis di Tipikor Dalam Keadaan Listrik Mati
Thursday 08 Nov 2012 17:13:17

Suasana sidang mantan Ketua DPRD Jawa Tengah, Murdoko saat dalam keadaan mati lampu di pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, Kamis (08/11).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sore tadi, Mantan ketua DPRD Jawa Tengah, Murdoko menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (08/11).

Dalam sidang sebelumnya, Murdoko telah dituntut 7,5 tahun penjara oleh Jaksa KPK atas perkara Korupsi penyelewengan dana kas daerah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah tahun anggaran 2003. Selain itu ia juga dikenakan denda sebesar 250 juta subsider 5 bulan kurungan.

Sidang vonis tersebut masih dipimpin oleh Hakim ketua, Marsudin Nainggolan. Murdoko dinilai telah secara sah dan menyakinkan terbukti memperkaya diri sendiri dengan menggunakan dana kas daerah Pemerintah Kabupaten Kendal sebesar Rp 4,750 miliar.

Dalam pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) beberapa hari lalu menyebutkan bahwa, Murdoko yang saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Semarang telah menggunakan dana alokasi umum tahun anggaran 2003 yang tersimpan dalam kas daerah Kendal.

Sidang dimulai tepat pukul 15:30 WIB tadi. Dan setelah sidang dibuka, tiba-tiba lampu pengadilan Tipikor mati, dan hakim juga sempat memberhentikan sidang itu. Sesaat kemudian dengan kesepakan Jaksa dan terdakwa, Hakim kembali membuka sidang walau dalam keadaan listri tetap mati. Murdoko saat itu didampingi oleh pengacara Suyitno Landung, SH dan beberapa rekannya.

Perisitiwa ini terjadi ketika penggunaan kas daerah dipindahkan dari Bank Pembangunan Daerah Jateng cabang Kendal ke BNI 46 cabang Karangayu. JPU menjelaskan, dana kas daerah telah dipindah tangankan oleh terdakwa.

Murdoko juga pernah bertemu Kadis pengelolaan Keuangan Daerah Kendal, Warsa Susilo untuk menyampaikan keinginannya menggunakan kas daerah sebesar Rp 3 miliar pada 13 Mei 2003 lalu.

Murdoko saat itu menelpon Warsa untuk menanyakan tindak lanjut permintaan uang yang telah ia sampaikan kepada Warsa, Bupati Kendal yang juga saudara kandung Murdoko.

Selanjutnya, Warsa kemudian memerintahkan pencairan uang dengan alasan akan digunakan Murdoko untuk keperluan DPRD.

Untuk memudahkan pengambilan uang, Murdoko membuka rekening di BNI 46 Karangayu pada 7 September 2003 lalu. Setelah itu, Murdoko dan Hendy kembali lagi meminta uang Rp 900 juta dari dana kas daerah. Dan terakhir Murdoko juga meminta uang dengan jumlah Rp 850 juta pada 25 Januari 2004 lalu.(bhc/put)


 
Berita Terkait Kasus Dana APBD
 
• ETOS Institute Layangkan Surat Resmi Dugaan Penyalahgunaan Anggaran APBD Kabupaten Raja Ampat ke KPK
 
• Bareskrim Menangkap Mantan Gubernur Malut Thaib Armayin
 
• Akhirnya, Ucok Harahap Mantan Camat Kramat Jati Mendekam di Balik Jeruji Cipinang
 
• Theddy Tengko Digelandang ke Sukamiskin, Asetnya Akan Disita
 
• Terima Suap, Hakim Tipikor Kartini Marpaung Divonis 8 Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]