MAKASSAR, Berita HUKUM - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengharapkan Muktamar berjalan lancar, berkualitas, dan bermartabat. Dikatakan isu-isu strategis berkaitan keumatan dan kebangsaan akan diangkat pada muktamar kali ini dan menjadi tugas pengurus selanjutnya.
Hal ini disampaikan pada sidang tanwir Pra Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Auditorium Al Amin Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar, Sabtu (1/8). Din menambahkan bahwa Muktamar berkualitas dan bermartabat dengan musyawarah yang sesuai tuntunan, diharapkan menjadi uswah bagi yang lain.
Sidang tanwir merupakan sidang tertinggi kedua setelah Muktamar, tanwir mengandung arti penting bagi gerakan Muhammadiyah yang kita beri predikat dengan nama Dakwah Tanwiriyah yaitu dakwah pencerahan yang disepakati pada muktamar terakhir tahun 2010 di Yogyakarta dengan arti pembebasan, pemberdayaan dan pemajuan. Oleh karena itulah konten utama yang kita angkat pada Muktamar kali ini yakni Islam berkemajuan yang merupakan Visi Keislaman Muhammadiyah, bukan hal baru tapi merupakan kelanjutan dari Founding Father kita KH. Ahmad Dahlan 1912, dan musti kita lanjutkan.
Isu hangat yang akan diangkat pada Muktamar kali ini; Pertama, menukilkan model dakwah pencerahan yang dapat diterapkan. Din menganggap keberagamaan umat Islam saat ini banyak bersifat ritual semata, melupakan implementasi atau bentuk aksi nyata bahwa ia seorang Muslim. Ia pun menegaskan agar warga Muhammadiyah jangan hanya jago kandang, musti go internasional.
Kedua, menggenjot model dakwah komunitas yang merupakan revivalisai dari GJDJ. Selama ini sebagian kita ketika keluar bersama yang lain seolah melupakan identidas dirinya sebagai Muhammmadiyah, tambahnya.
Ketiga, penegasan wawasan kebangsaan Muhammadiyah, menurut pak Din wacana ini dianggap sudah semi final. Pada poin ketiga ini Muhammadiyah : 1. Ingin menegaskan komitmennya terhadap negara Pancasila. Negara sebagai Darul Ahdi (Kesepakatan) dan Syuhadah (Pembuktian). 2. Melihat kondisi bangsa yang kadang krisis air, Muahmmadiyah menegaskan musti ada fiqih air, dengan merevie UU Air. 3. Melanjutkan Jihad konstitusi, “tidak ada titik berhenti, harus diteruskan”, ungkap Pak Din.(syamB/muhammadiyah/bh/sya) |
