JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang mengemuka belakangan segera diakhiri.
"Sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti presiden-wakil presiden, menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri," kata Sekertaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangannya, Jumat (25/2).
Muhammadiyah meminta para elite bersikap lebih arif dan bijaksana."Terkait dengan wacana penundaan Pemilu, sebaiknya para elite politik bersikap arif, bijaksana, serta mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok," tegasnya.
Mu'ti mengingatkan para elite untuk tidak menambah masalah dengan melanggar UUD 1945. Dia menyarankan para elite melihat kondisi masyarakat saat ini. "Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar Konstitusi. Sebaiknya para elite itu melihat langsung keadaan di masyarakat. Pahami keadaan dan perasaan mereka. Jangan hanya membaca hasil survei yang mungkin saja tidak akurat," ungkapnya.
"Mari berpikir jernih dan jangka panjang," sambungnya menegaskan.
Sebelumnya, aspirasi perpanjang masa jabatan presiden kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi usul agar menunda Pemilu 2024 1-2 tahun. Alasannya, Pemilu 2024 berpotensi mengganggu perbaikan ekonomi Indonesia.(Inilahcom/bh/sya) |
